Nasional

Yusril Buka Peluang Proses Pidana Kasus Lapas Cibinong

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tidak menutup kemungkinan kasus temuan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlanjut ke proses pidana. Penentuan langkah hukum, kata dia, bergantung pada hasil investigasi dan bukti permulaan yang ditemukan.

Yusril menyampaikan hal itu kepada wartawan di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026). Ia menegaskan, investigasi dari sisi hukum tetap terbuka, termasuk terhadap mantan Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto yang telah diberhentikan.

“Sama sekali tidak menutup ya kemungkinan adanya investigasi dari segi hukum,” ujar Yusril. Ia mengatakan, penindakan pidana dapat dilakukan apabila penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup.

Yusril serahkan langkah hukum kepada aparat

Yusril menyatakan, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya. Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun kejaksaan, menurut dia, dapat menindaklanjuti temuan apabila terdapat indikasi tindak pidana. Untuk dugaan korupsi, ia secara khusus menyebut KPK dan kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan.

“Silakan pihak kepolisian mengambil ataupun KPK sekiranya ada korupsi, atau kejaksaan yang juga punya kewenangan menyidik di bidang korupsi, mengambil langkah hukum seperti itu,” kata Yusril. Kemenko Kumham Imipas, lanjutnya, akan mengapresiasi langkah hukum yang ditempuh aparat.

Pernyataan itu menegaskan bahwa pemberhentian pejabat tidak serta-merta menutup kemungkinan pemeriksaan pidana. Namun, Yusril tidak menyatakan bahwa tindak pidana telah terbukti. Kelanjutan perkara masih menunggu hasil investigasi dan penilaian atas bukti yang tersedia.

Kasus ini mencuat setelah ditemukan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Kementerian Imipas kemudian mencopot Wisnu Hani Putranto dari jabatan Kepala Lapas. Sebanyak 16 aparatur sipil negara lain di lapas tersebut juga dikenai sanksi.

Yusril apresiasi pengunduran diri Dirjen PAS

Di tengah proses penanganan kasus, Yusril turut menyampaikan apresiasi atas keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi untuk mundur. Ia menilai pengakuan kesalahan dan kesediaan meletakkan jabatan merupakan sikap yang jarang ditunjukkan pejabat.

“Jarang-jarang ada pejabat yang mengaku salah, kemudian dengan sadar meletakkan jabatan. Karena itu, saya sangat menghormati sikap yang ditempuh oleh Pak Dirjen Pas itu,” tuturnya.

Apresiasi tersebut disampaikan berdampingan dengan sikap pemerintah yang membuka ruang bagi penegakan hukum. Yusril membedakan keputusan administratif terhadap pejabat dari proses pidana: pencopotan dan pengunduran diri telah dilakukan, sedangkan kemungkinan adanya unsur pidana masih harus diperiksa berdasarkan bukti.

Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak hanya bertumpu pada sanksi terhadap petugas. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kondisi di dalam lapas serta menilai apakah ada perbuatan yang dapat diproses secara hukum. Yusril menyatakan pemerintah akan menghormati kewenangan aparat yang menangani perkara.

Ombudsman minta pemeriksaan menyeluruh di Lapas Cibinong

Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya menyampaikan sejumlah saran kepada Kementerian Imipas terkait temuan tersebut. Anggota Ombudsman Syafrida mengatakan, kementerian diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi Lapas Cibinong. Saran itu disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Imipas, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Ombudsman juga meminta penertiban fasilitas dan bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Penertiban, menurut saran tersebut, tidak semestinya dilakukan dengan langsung menghancurkan atau meruntuhkan bangunan, melainkan melalui pemeriksaan dan pengembalian fungsi sebagaimana mestinya.

Sejumlah rekomendasi lain berfokus pada kesetaraan perlakuan bagi warga binaan, penguatan pengawasan internal secara berjenjang dan berkelanjutan, serta evaluasi penempatan maupun rotasi petugas. Ombudsman juga meminta evaluasi manajemen penempatan warga binaan.

Untuk mencegah praktik yang merugikan, lembaga itu mendorong penguatan mekanisme pencegahan pungutan liar dan transaksi tidak semestinya, termasuk yang mungkin melibatkan sesama narapidana. Ombudsman turut meminta agar upaya yang mengarah pada penyuapan dicegah dan ditindak.

Rekomendasi mencakup seluruh lapas dan rutan

Pengawasan eksternal juga menjadi perhatian. Ombudsman meminta Kementerian Imipas menjamin akses bagi Ombudsman maupun pihak lain yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, terutama dalam urusan pelayanan publik. Selain pembenahan di Cibinong, lembaga itu menyarankan evaluasi sistemik terhadap seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Kementerian Imipas juga diminta menyampaikan hasil pemeriksaan dan evaluasi secara berkala serta terbuka. Informasi itu diharapkan tidak hanya diberikan kepada Komisi XIII sebagai mitra kerja kementerian, tetapi juga kepada Ombudsman dan pihak terkait lainnya.

Syafrida menyebut saran tersebut telah diterima oleh jajaran Kementerian Imipas. Ombudsman berharap rekomendasi itu diikuti perbaikan dan langkah pencegahan. Hasil pemeriksaan akan menjadi bagian penting untuk menilai apakah persoalan di Lapas Cibinong berhenti pada pelanggaran administratif atau perlu diteruskan ke ranah pidana.

Di tengah terbukanya kemungkinan proses hukum, tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan juga menjadi pekerjaan yang tak kalah penting. Pemeriksaan yang menyeluruh, transparan, dan disertai pencegahan di lapas lain akan menentukan apakah pembenahan dapat menjawab persoalan yang terungkap di Cibinong.

Saksirakyat