Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya masih berkomunikasi untuk mencari langkah yang dinilai terbaik bagi kemajuan bangsa, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan syarat pendidikan Gibran.
Mardani menyebut putusan MK telah memberikan fakta hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Namun, menurut dia, persoalan tersebut kini telah memasuki ranah sosial dan politik. Masyarakat maupun partai politik, kata Mardani, memiliki hak untuk merespons keputusan itu.
“PKS berpendapat MK sudah memberi fakta hukum tidak ditemukan dokumen menyatakan telah selesai sekolah menengah atas. Sekarang masuk ranah sosial dan politik,” ujar Mardani kepada wartawan, Senin (12/10/2026).
Putusan MK memicu rencana audiensi ke DPR dan MPR
Wacana pemakzulan mencuat setelah MK memutus gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam laporan mengenai putusan pada 6 Oktober 2026 itu, gugatan disebut tidak diterima. Sementara itu, pihak penggugat menyoroti tidak adanya bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran ketika mendaftar.
Penggugat berencana menyampaikan aspirasi melalui audiensi dengan DPR, MPR, DPD, serta partai-partai politik. Denny Indrayana mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat untuk meminta waktu bertemu dengan fraksi-fraksi DPR dan MPR. Ia juga menyebut telah berkomunikasi dengan pimpinan DPD.
“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,” kata Denny di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
Denny meminta lembaga legislatif mempertimbangkan pemakzulan Gibran. Ia menyebut pihaknya akan mendatangi partai politik untuk mengetahui sikap mereka. Refly Harun, kuasa hukum Denny, mengatakan DPR menjadi pintu awal karena lembaga itu memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan.
PKS menunggu kondisi terbaik bagi bangsa
Di tengah rencana audiensi tersebut, PKS memilih melanjutkan komunikasi sebelum menentukan langkah. Mardani tidak menyebut kapan partainya akan mengambil sikap lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa hak untuk merespons putusan MK tidak terbatas pada partai politik, tetapi juga dimiliki masyarakat.
“Masyarakat punya hak merespons keputusan MK. Juga parpol. PKS sedang berkomunikasi untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa,” kata Mardani.
Pernyataan PKS menempatkan respons terhadap putusan MK sebagai persoalan yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Partai itu belum mengumumkan keputusan resmi mengenai wacana pemakzulan. Sikap tersebut berbeda dari posisi pihak penggugat, yang telah menyatakan akan meminta audiensi dengan lembaga legislatif dan partai politik.
Sejumlah partai lain masih mengkaji putusan
PKS bukan satu-satunya partai yang belum mengambil keputusan final. Partai Demokrat menyatakan menghormati proses dan putusan MK serta masih memantau perkembangan. Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya akan berkonsolidasi untuk menentukan langkah yang tepat bagi bangsa dan rakyat. Demokrat juga menyatakan terbuka menerima aspirasi masyarakat, termasuk dari para penggugat.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga belum menetapkan sikap resmi. Anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, mengatakan partainya masih menunggu salinan putusan lengkap untuk dikaji dan dikalkulasi. PAN menyampaikan akan mengkaji putusan MK dengan baik. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan partainya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kekuasaan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo tidak menanggapi langsung wacana pemakzulan. Ia memilih menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang masih belum padam serta dampak asap yang, menurutnya, telah mendapat protes dari negara tetangga.
Beragam tanggapan itu menunjukkan belum adanya sikap seragam di antara partai-partai. Rencana audiensi penggugat dan kajian atas putusan MK masih menjadi tahapan berikutnya yang dapat memperjelas arah pembahasan politik mengenai wacana pemakzulan Gibran.