Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis mengkritik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni setelah politikus NasDem itu meminta MUI tidak mengurusi konser. Cholil menilai Sahroni belum memahami tugas MUI dan menegaskan sikap organisasi tersebut terhadap isu Palestina memiliki landasan kebangsaan.
Polemik bermula dari unggahan Sahroni di akun Instagram resminya, @ahmadsahroni88. Ia meminta MUI memusatkan perhatian pada pekerjaan internal, termasuk urusan sertifikasi halal, alih-alih ikut menanggapi persoalan konser.
“MUI fokus pd kerja kerja Sertifikat Halal yah Jangan Urusin Konser Konser, banyak tugas di internal MUI yang perlu di Kerjakan,” tulis Sahroni dalam unggahan tersebut.
Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan Cholil melalui akun X resminya, @cholilnafis. Ia mengaitkan sikap MUI terhadap konser dengan penolakan terhadap penjajahan dan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
Cholil Nafis kaitkan sikap MUI dengan amanat UUD 1945
Cholil mengatakan dukungan MUI terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat Pembukaan UUD 1945, yang menolak segala bentuk penjajahan. Menurut dia, pandangan tersebut menjadi dasar bagi MUI untuk menolak pihak yang dinilai mendukung penjajahan.
“Ini banyak yang tak ngerti tentang tugas MUI. Ini soal peneguhan UUD 45 bahwa Indonesia anti Penjajahan dan berpihak pada kemerdekaan Palestina. Maka semua yang mendukung penjajahan harus kita tolak,” ujar Cholil.
Ia juga mempertanyakan apakah Sahroni memahami landasan sikap tersebut. Kritik itu menunjukkan bahwa perbedaan keduanya bukan semata soal apakah MUI perlu berkomentar tentang konser, tetapi juga tentang bagaimana organisasi itu menjalankan perannya saat menyuarakan isu kebangsaan dan kemanusiaan.
MUI sebelumnya menyatakan menolak konser Andrea Bocelli dan Israel Houghton di Indonesia. Keduanya disebut diduga terafiliasi dengan zionis Israel. Informasi tersebut menjadi latar polemik antara Sahroni dan Cholil, meski bahan berita tidak merinci lebih jauh dasar dugaan maupun tanggapan dari pihak penyanyi.
Cholil luruskan soal kewenangan sertifikasi halal
Cholil turut menanggapi kritik Sahroni mengenai sertifikasi halal. Ia mengingatkan bahwa kewenangan utama penyelenggaraan sertifikasi halal berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sesuai ketentuan undang-undang, bukan pada MUI.
Dengan penjelasan itu, Cholil membantah anggapan bahwa MUI semestinya menempatkan sertifikasi halal sebagai urusan yang harus ditangani langsung oleh organisasi tersebut. Ia menegaskan adanya pembagian kewenangan dalam sistem yang berlaku, sembari menyebut Sahroni keliru memahami posisi MUI.
Dalam tanggapan yang ditulis di kolom komentar unggahan Instagram Sahroni, Cholil juga menekankan bahwa MUI bukan lembaga pemerintah. Ia menyebut MUI sebagai wadah musyawarah organisasi-organisasi Islam yang menjalankan misi dakwah serta amar makruf nahi mungkar.
“Sahroni ini anggota Dewan ya? Ya… dikira MUI itu lembaga pemerintah aja. Itu kumpulan ormas-ormas yang mencintai negeri ini dengan amar ma’ruf nahi munkar. Dan lupa dia bahwa sertifikasi halal itu berdasarkan UU kewenangan ada pada BPJPH bukan MUI,” tulis Cholil.
Perdebatan tentang peran MUI di ruang publik
Cholil berpandangan bahwa peran MUI tidak terbatas pada sertifikasi halal. Menurut dia, menyampaikan pandangan mengenai isu kebangsaan, persoalan kemanusiaan global, dan dinamika sosial masyarakat juga termasuk bagian dari komitmen MUI.
Di sisi lain, Sahroni meminta organisasi itu memusatkan perhatian pada pekerjaan internal dan sertifikasi halal. Perbedaan tersebut memperlihatkan perdebatan mengenai batas peran MUI ketika isu sosial, termasuk penyelenggaraan konser, bersinggungan dengan sikap politik dan kemanusiaan yang dipegang organisasi.
Perkara ini menempatkan dua hal dalam satu perdebatan: pembagian kewenangan sertifikasi halal dan hak MUI menyuarakan sikap terhadap isu publik. Penjelasan Cholil menegaskan bahwa, menurut MUI, menyampaikan pandangan tidak membuat organisasi itu mengambil alih tugas lembaga pemerintah.
Perbincangan mengenai konser dan sikap MUI pun belum berhenti pada soal penyelenggaraan acara. Ke depan, perhatian juga tertuju pada bagaimana para pihak menjelaskan dasar sikap masing-masing serta menjaga diskusi tetap berpijak pada fakta dan kewenangan yang berlaku.