Nasional

PPATK Ungkap Perputaran Dana PETI Rp 992 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan perputaran dana yang diduga terkait Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mencapai Rp 992 triliun selama periode 2023-2025. Dalam periode yang sama, nilai nominal transaksi yang dianalisis tercatat sebesar Rp 185,03 triliun.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyampaikan temuan tersebut dalam keterangan tertulis pada Kamis (29/1/2026). Ia menjelaskan, angka perputaran dana dan nilai nominal transaksi merupakan dua ukuran berbeda yang muncul dari penelusuran transaksi terkait PETI.

Temuan itu menyoroti besarnya aliran uang dalam aktivitas pertambangan emas ilegal, termasuk distribusi komoditasnya. PPATK juga mendeteksi dugaan aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri.

Transaksi tambang yang dianalisis pada 2025

Untuk sektor pertambangan, PPATK menerbitkan 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan dua Laporan Informasi sepanjang 2025. Nominal transaksi yang tercatat dalam laporan-laporan tersebut mencapai Rp 517,47 triliun.

Menurut Natsir, temuan itu paling banyak berkaitan dengan kegiatan penambangan serta distribusi emas ilegal. Aktivitas yang dianalisis tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, hingga Pulau Jawa dan daerah lainnya.

PPATK turut mencatat dugaan pergerakan emas hasil PETI ke pasar luar negeri. Informasi ini menjadi bagian dari gambaran aliran komoditas yang ditelusuri lembaga tersebut, meski keterangan yang disampaikan tidak merinci negara tujuan maupun jalur distribusinya.

Angka Rp 517,47 triliun pada laporan 2025 perlu dibaca sebagai nominal transaksi yang dianalisis dalam laporan pada tahun tersebut. Sementara itu, nilai Rp 185,03 triliun merupakan total nominal transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI selama periode 2023-2025. Adapun Rp 992 triliun merujuk pada total perputaran dana dalam rentang waktu yang sama.

PPATK soroti dampak pada komoditas strategis

Di luar pertambangan, PPATK juga menelusuri transaksi yang diduga terkait tindak pidana di sektor lingkungan hidup. Natsir menyebut lembaganya telah menyerahkan 15 LHA dengan nominal transaksi dugaan pidana mencapai Rp 198,70 triliun.

Salah satu hal yang menjadi perhatian PPATK adalah dugaan tindak pidana yang dapat membuat komoditas strategis langka dan mendorong kenaikan harga di dalam negeri. Keterangan tersebut menggarisbawahi bahwa pengawasan transaksi tidak hanya berkaitan dengan nilai uang, tetapi juga kemungkinan dampak pada ketersediaan barang.

Namun, angka-angka yang dipaparkan PPATK merupakan hasil analisis atas transaksi yang diduga terkait tindak pidana. Dengan demikian, temuan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan status hukum setiap transaksi atau pihak yang terlibat. Rincian penanganan lanjutan tidak disampaikan dalam keterangan Natsir.

Dugaan transaksi kehutanan juga ditelusuri

PPATK turut menyampaikan tiga LHA kepada Kementerian Kehutanan terkait sektor kehutanan. Nilai transaksi yang dianalisis dalam laporan itu mencapai Rp 137 miliar dan diduga berasal dari jual beli kayu hasil penebangan pohon secara ilegal.

Menurut Natsir, dugaan tersebut berkaitan dengan tidak ditemukannya Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, yang menjadi prasyarat utama legalitas usaha kehutanan. Temuan ini memperlihatkan cakupan analisis PPATK yang juga menyasar transaksi di luar pertambangan emas.

Besarnya perputaran dana PETI selama tiga tahun menjadi penanda penting bagi upaya pengawasan sektor pertambangan dan aliran komoditasnya. Ke depan, rincian tindak lanjut atas laporan analisis tersebut akan menentukan bagaimana dugaan aktivitas ilegal ditangani dan bagaimana integritas rantai perdagangan emas dijaga.

Saksirakyat