Nasional

Sahroni Desak MUI Bahas Fatwa Haram Vape

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera membahas fatwa haram vape. Desakan itu muncul setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta dukungan MUI untuk menyikapi kekhawatiran penyalahgunaan cairan rokok elektrik sebagai media konsumsi narkotika.

Sahroni menilai persoalan vape perlu didahulukan karena dampaknya, menurut dia, menyentuh kepentingan dan keselamatan masyarakat luas. Ia menyebut penggunaan vape bukan hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga dapat menjadi sarana penyalahgunaan narkoba.

“Melihat berbagai macam fakta dan data mengenai bahayanya vape, yang selain bahaya untuk kesehatan juga berbahaya sebagai sarana konsumsi narkoba, MUI sudah seharusnya mengeluarkan fatwa haram bagi vape,” kata Sahroni, Sabtu (17/10/2026).

Permintaan fatwa berangkat dari kekhawatiran narkotika

Permintaan Sahroni menanggapi langkah Kapolri yang menyampaikan kekhawatiran soal peredaran narkotika melalui rokok elektrik. Kapolri menyebut peredaran narkoba telah bertransformasi dari bentuk padat menjadi cair. Media vape dinilai berisiko karena cairannya dapat tersamarkan dalam kemasan dan memiliki aroma.

Dalam kunjungan ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10), Suyudi menyampaikan bahwa penyelundupan narkoba dengan modus rokok elektrik semakin tinggi. Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu alasan Kapolri meminta MUI mempertimbangkan fatwa mengenai vape.

Sahroni meminta MUI tidak menunda pembahasan. Ia menyebut perkara yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup umat perlu menjadi prioritas. “Ranah-ranah yang jelas bersentuhan dengan hajat hidup umat secara langsung ini harus didahulukan oleh MUI,” ujarnya.

Desakan itu belum berarti MUI telah menetapkan fatwa. Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menyatakan lembaganya siap menindaklanjuti usulan Kapolri melalui pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan.

MUI siapkan pembahasan, belum menetapkan keputusan

Niam mengatakan Kapolri menyampaikan bahaya vape saat bersilaturahmi ke MUI. Menurut dia, masukan tersebut akan ditindaklanjuti. Pernyataan itu menunjukkan bahwa permintaan fatwa masih berada dalam tahap pembahasan, bukan keputusan yang telah berlaku.

Belum ada rincian mengenai waktu pembahasan maupun kesimpulan yang akan diambil MUI. Niam hanya menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan dikaji secara mendalam. Dengan demikian, dorongan Sahroni agar MUI segera menerbitkan fatwa dan sikap MUI untuk menindaklanjuti usulan merupakan dua hal yang perlu dibedakan.

Sahroni mengakui bahwa fatwa haram, jika diterbitkan, dapat berdampak pada penjual dan pelaku industri vape. Meski begitu, ia menilai dampak tersebut tidak seharusnya menghalangi langkah yang dianggap perlu apabila suatu barang dinilai lebih banyak membawa mudarat.

“Suka tidak suka pasti ada dampaknya. Tapi bila memang ini barang yang lebih banyak mudaratnya ya suka tidak suka tetap harus dieksekusi,” kata Sahroni. Ia juga menyatakan akan mendorong Polri dan pihak terkait memikirkan strategi keluar yang baik bagi para pemangku kepentingan industri vape.

Sahroni dorong solusi bagi pelaku industri

Di samping meminta fatwa, Sahroni membuka kemungkinan bagi pelaku industri untuk mencari alternatif rokok elektronik yang lebih aman dan sulit disalahgunakan sebagai media narkoba. Ia menyebut riset atas alternatif tersebut sebagai salah satu jalan yang bisa dipertimbangkan.

Usulan itu menempatkan dua kepentingan sekaligus dalam pembahasan: kekhawatiran terhadap penyalahgunaan narkotika dan dampak kebijakan bagi pelaku usaha. Namun, bahan yang disampaikan belum memuat rincian bentuk alternatif produk maupun strategi yang akan ditempuh pemerintah dan industri.

Untuk saat ini, perhatian tertuju pada tindak lanjut MUI atas permintaan Kapolri serta pembahasan yang dijanjikan. Keputusan mengenai fatwa masih menunggu proses di lembaga tersebut. Di sisi lain, dorongan Sahroni agar tersedia jalan bagi pelaku industri menunjukkan bahwa perdebatan mengenai vape tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga keselamatan publik dan dampak ekonomi.

Saksirakyat