Ahmad Doli Kurnia mengungkap kronologi munculnya Pasal 18 ayat 3 dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023, ketentuan yang menjadi sorotan dalam gugatan mengenai syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Mantan Ketua Komisi II DPR itu mengaku menelusuri dokumen pembahasan setelah istilah “pasal selundupan” mengemuka dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).
Para pemohon perkara MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 menyebut ketentuan tersebut sebagai “pasal Gibran banget”. Pasal itu mengecualikan bukti kelulusan SMA bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Doli mengatakan, pada awalnya ia menduga pasal tersebut masuk setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah ketentuan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, penelusuran dokumen oleh staf dan tenaga ahli Komisi II justru membuatnya memeriksa kembali pembahasan PKPU sebelum putusan itu.
Penelusuran berawal dari pembahasan pascaputusan MK
Menurut Doli, revisi PKPU dibahas dalam dua tahap, yakni pada 20 September dan 30 Oktober. Dalam pembahasan tahap pertama, KPU mengusulkan sejumlah perubahan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilpres 2024. Ia menyebut Pasal 18 ayat 3 tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.
PKPU kemudian diundangkan pada 9 Oktober. Setelah Putusan MK Nomor 90 keluar pada 16 Oktober, KPU kembali perlu membahas revisi aturan bersama DPR. Doli mengaku mula-mula meminta staf memeriksa dokumen pembahasan setelah putusan itu, tetapi tidak menemukan pembahasan mengenai Pasal 18 ayat 3.
“Enggak ada, Pak. Enggak ada di sini pembahasan tentang itu,” kata Doli, menirukan jawaban stafnya.
Ia lantas meminta dokumen pembahasan awal diperiksa. Dari penelusuran itu, Doli menyoroti adanya surat permohonan konsultasi KPU tertanggal 19 September, setelah surat permohonan sebelumnya dikirim pada 15 September dan dijawab Komisi II dengan jadwal konsultasi pada 20 September.
Empat draf dalam surat konsultasi KPU
Doli menjelaskan, permohonan konsultasi biasanya disertai dua lampiran: uraian pasal-pasal yang hendak diubah dan draf utuh PKPU. Dalam surat bertanggal 19 September, menurut dia, terdapat empat draf yang dimohonkan untuk dikonsultasikan. Salah satunya draf tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.
Ia mempertanyakan alasan pengajuan surat kedua, mengingat permohonan pada 15 September sudah dijawab. Doli juga mengatakan susunan lampirannya berbeda dari yang lazim diterima Komisi II. Empat draf, menurut penjelasannya, ditumpuk dalam satu lampiran sehingga ketentuan yang dipersoalkan ikut tercantum.
“Yang berbeda adalah lampirannya. Biasanya lampirannya itu yang berubahnya dijelaskan tadi yang pertama kan, sama yang utuhnya. Ah, ini ditumpuk empat-empatnya di situ,” ujar Doli.
Meski begitu, ia mengaku belum menemukan dokumen fisik surat tersebut di Sekretariat Komisi II DPR. Salinan yang diperiksanya justru diperoleh dari KPU. Doli kemudian mencocokkan dokumen itu dengan materi rapat konsultasi dan konsinyering yang mempertemukan tenaga ahli DPR, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, serta pihak terkait lainnya.
Pasal disebut tak muncul dalam materi isu strategis
Dalam penjelasan Doli, bahan presentasi rapat biasanya mencantumkan isu-isu strategis, terutama pasal yang dianggap penting untuk diubah dan perlu dijelaskan. Ia mengatakan Pasal 18 ayat 3 tidak tercantum dalam bagian tersebut. Doli juga mengaku mengonfirmasi bahan uji publik kepada kelompok masyarakat sipil yang mengikuti pembahasan aturan pemilu. Dokumen yang mereka pegang, katanya, merupakan draf yang diajukan pada 15 September.
Temuan dan penilaian Doli itu belum dengan sendirinya menjadi kesimpulan mengenai proses penyusunan PKPU. KPU menyatakan akan menjelaskan prosedur pembentukan aturan tersebut dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Anggota KPU Idham Holik mengatakan lembaganya menghormati proses persidangan dan memastikan prosedur baku penyusunan rancangan PKPU telah ditempuh.
Pasal 18 ayat 1 PKPU 19/2023 memuat berbagai dokumen pencalonan, termasuk bukti kelulusan berupa ijazah atau dokumen lain yang dilegalisasi. Ayat 3 memuat pengecualian bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.
Persoalan itu juga menjadi bagian dari aduan etik yang diterima DKPP terkait perkara di MK. Dengan KPU menyatakan siap memaparkan proses penyusunan aturan, persidangan DKPP akan menjadi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menguji kronologi dan dokumen yang dipersoalkan. Hasil pemeriksaan lembaga etik tersebut dinantikan untuk memperjelas bagaimana ketentuan itu masuk ke dalam PKPU.