Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan vape. Kebijakan itu mendapat perhatian di tengah temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa 98 persen sampel cairan vape yang diuji positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru (NPS).
Bobby disebut sebagai gubernur pertama di Indonesia yang menerapkan larangan tersebut bagi ASN. Apresiasi Kapolri menyoroti pentingnya langkah pencegahan, terutama karena vape yang mengandung narkoba tidak mudah dikenali secara kasatmata.
Larangan vape ASN dinilai sebagai langkah pencegahan
Kebijakan Bobby menyasar penggunaan vape di lingkungan aparatur pemerintah. Dengan aturan itu, ASN Sumatera Utara diminta tidak memakai rokok elektrik. Namun, informasi yang tersedia belum merinci kapan larangan mulai berlaku, bagaimana mekanisme pengawasannya, maupun sanksi bagi pelanggar.
Apresiasi Kapolri muncul dalam konteks risiko penyalahgunaan cairan vape. Vape kerap dipandang sebagai perangkat konsumsi nikotin, tetapi temuan BNN menunjukkan cairan yang beredar juga dapat mengandung zat terlarang. Pemeriksaan terhadap sampel menemukan kandungan narkotika, psikotropika, atau NPS pada sebagian besar sampel yang diuji.
Angka 98 persen tersebut merujuk pada sampel cairan yang diperiksa, bukan berarti seluruh produk vape yang beredar mengandung zat terlarang. Meski demikian, temuan itu menjadi peringatan bahwa isi cairan tidak selalu dapat diketahui hanya dari bentuk atau penggunaan perangkatnya.
Kapolri ingatkan kandungan narkoba sulit dikenali
Kapolri menyampaikan bahwa vape yang mengandung narkoba tidak bisa dibedakan begitu saja dari vape biasa. Risiko tersebut membuat upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pengenalan visual terhadap perangkat atau cairan yang digunakan.
Di lingkungan kerja, larangan penggunaan vape dapat menjadi salah satu cara membatasi peluang pemakaian perangkat tersebut oleh ASN. Kebijakan itu juga menempatkan aparatur pemerintah sebagai kelompok yang perlu menjaga perilaku dan kepatuhan terhadap aturan di tempat kerja.
Namun, larangan penggunaan vape tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana pemerintah akan menangani peredaran cairan yang mengandung zat terlarang. Temuan BNN dan kebijakan pemerintah daerah berada pada ranah yang berkaitan, tetapi informasi yang tersedia belum menyebut adanya langkah penegakan bersama atau pemeriksaan terhadap ASN.
Temuan BNN menambah perhatian pada vape
BNN mengungkap hasil pengujian terhadap cairan vape yang menunjukkan 98 persen sampel positif mengandung narkotika, psikotropika, atau NPS. Temuan tersebut memperluas perhatian terhadap vape, yang selama ini lebih dikenal sebagai perangkat rokok elektrik.
Adanya kemungkinan kandungan zat terlarang juga membuat konsumen menghadapi risiko yang tidak selalu tampak dari luar. Sejalan dengan pernyataan Kapolri, cairan yang mengandung narkoba bisa sulit dibedakan dari cairan vape lainnya tanpa pemeriksaan. Karena itu, informasi mengenai hasil pengujian dan bahaya penyalahgunaan menjadi penting bagi masyarakat.
Angka hasil uji tersebut tetap perlu dibaca sesuai cakupannya: sampel yang diperiksa BNN. Informasi mengenai jumlah sampel, lokasi pengambilan, serta jenis zat yang ditemukan pada tiap sampel tidak disertakan dalam keterangan yang menjadi dasar berita ini. Rincian itu dibutuhkan agar publik dapat memahami lebih jauh konteks hasil pengujian.
Pelaksanaan aturan menjadi perhatian berikutnya
Apresiasi Kapolri memberi dukungan terhadap kebijakan Bobby, tetapi penerapannya akan bergantung pada kejelasan aturan dan konsistensi pengawasan. Rincian mengenai cakupan larangan, lingkungan yang dimaksud, serta konsekuensi bagi ASN yang melanggar akan menentukan bagaimana kebijakan itu berjalan dalam praktik.
Di sisi lain, temuan BNN mengingatkan bahwa persoalan vape tidak hanya menyangkut kebiasaan merokok, melainkan juga potensi kandungan zat berbahaya. Pemerintah dan masyarakat perlu mencermati informasi resmi serta hasil pemeriksaan, sembari menunggu penjelasan lebih terperinci mengenai implementasi larangan di Sumatera Utara.