Nasib 15 reksa dana kelolaan PT Pratama Capital Assets Management kini memasuki proses pembubaran setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin perusahaan itu sebagai manajer investasi. Keputusan regulator tersebut menyusul pemeriksaan yang menemukan masalah dalam tata kelola, pengendalian risiko, dan keputusan investasi perusahaan.
Sanksi administratif ditetapkan pada 14 Oktober 2026. CNBC Indonesia dan investor.id melaporkan, OJK meminta Pratama Capital bekerja sama dengan bank kustodian yang ditunjuk regulator untuk mendukung pembubaran produk-produk tersebut. Tidak ada keterangan dalam pengumuman yang dikutip kedua media itu mengenai tenggat khusus pembubaran.
Bagi pemegang unit, langkah berikutnya akan melibatkan bank kustodian. OJK memerintahkan perusahaan bersikap kooperatif dalam proses tersebut, namun rincian teknis penanganan setiap produk tidak dijabarkan dalam laporan yang tersedia.
Masalah tata kelola dan risiko berlarut sejak 2019
Temuan OJK mencakup rangkap jabatan di sejumlah fungsi. Direktur utama perusahaan juga memegang posisi Koordinator Fungsi Investasi dan Riset. Rangkap jabatan turut ditemukan pada fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, serta tim pengelola investasi, menurut laporan investor.id dan detikFinance.
Pengawasan internal juga dinilai tidak berjalan memadai. Perusahaan tidak memperbarui strategi manajemen risiko sejak 2020. Posisi Komisaris Independen kosong sejak 2019, sementara calon pengganti baru diajukan kepada OJK pada 25 Agustus 2023.
Dalam pengelolaan portofolio, regulator menyoroti keputusan investasi yang tidak ditopang alasan rasional dan dokumentasi kerja yang cukup. OJK menilai praktik tersebut tidak mencerminkan profesionalisme serta perlindungan aset nasabah.
Salah satu persoalan spesifik menyangkut saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA. Porsi saham itu pada beberapa reksa dana melampaui batas 10 persen dan tidak dikoreksi dalam waktu yang ditentukan. DetikFinance juga melaporkan adanya temuan mengenai efek pihak terafiliasi yang tidak dilepas sesuai tenggat.
Lima belas produk masuk proses pembubaran
Produk yang diperintahkan untuk dibubarkan mencakup reksa dana saham, campuran, pendapatan tetap, dan syariah. Daftar yang dikutip CNBC Indonesia terdiri atas:
- Pratama Dana Alpha Saham, Pratama Dana Atraktif Saham, Pratama Dana Cemerlang Saham, Pratama Dana Gemilang Saham, dan Pratama Dana Mantap Saham.
- Pratama Dana Campuran, Pratama Dana Saham Unggulan, Pratama Dana Dinamis Saham, Pratama Saham, dan Pratama Investa Mandiri Saham.
- Pratama Syariah, Pratama Pendapatan Tetap, Pratama Dana Maksimum Saham, Pratama Dana Optimum Saham, serta Dana Pratama Ekuitas.
OJK juga mencatat kelemahan dalam pengelolaan produk syariah. Pratama Capital tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah meski mengelola reksa dana syariah, serta tidak menyampaikan sejumlah laporan terkait pengawasan kepatuhan prinsip syariah.
Temuan lain yang dilaporkan investor.id mencakup tidak adanya evaluasi berkala atas penunjukan perantara pedagang efek. Perusahaan juga melakukan transaksi melalui satu perantara dengan porsi lebih dari 30 persen dari total nilai transaksi tahunan pada 2023 dan 2024. Ada pula laporan pengakhiran kontrak pengelolaan dana, penilaian likuiditas, dan stress test yang tidak disampaikan sesuai ketentuan.
Tiga pengurus ikut terkena sanksi
Sanksi tidak berhenti pada perusahaan. Direktur Utama Iwan Margana kehilangan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dan dilarang menduduki jabatan komisaris, direksi, atau pengurus perusahaan jasa keuangan selama lima tahun sejak keputusan ditetapkan.
Dua direktur lainnya, Alfa Sri Aditya dan Janto Supandi, juga dicabut izin Wakil Manajer Investasinya. Keduanya mendapat larangan menduduki jabatan pengurus di sektor jasa keuangan selama dua tahun.
Kasus Pratama diumumkan bersamaan dengan tindakan lain OJK terhadap industri. DetikFinance melaporkan regulator pada 30 Oktober 2026 menjatuhkan denda Rp2,57 miliar kepada Aurora Asset Management dan memerintahkan pembubaran lima produk investasinya. Kedua perkara itu merupakan penindakan terpisah, dengan jenis pelanggaran dan sanksi masing-masing.
Untuk Pratama Capital, perhatian selanjutnya tertuju pada pelaksanaan pembubaran melalui bank kustodian yang ditunjuk OJK. Perusahaan diminta mendukung proses tersebut setelah izin usaha manajer investasinya dicabut.