United Arab List (Ra’am), partai Arab di Israel yang dipimpin Mansour Abbas, dikabarkan siap memenuhi syarat mengakui Hamas sebagai organisasi teroris agar dapat bergabung dengan koalisi Gadi Eisenkot. Jika benar, sikap itu menandai perubahan penting bagi Ra’am, yang selama ini enggan menggunakan label tersebut untuk Hamas.
Namun, kabar mengenai kesediaan itu belum dikonfirmasi langsung oleh Abbas maupun partainya. Abbas hanya menyampaikan bahwa Ra’am menolak terorisme dan ingin masuk pemerintahan Israel berikutnya. Karena itu, posisi partai tersebut masih perlu dibedakan dari laporan media lokal yang menyebut adanya kesiapan menerima syarat Eisenkot.
Perundingan koalisi berlangsung saat kubu Eisenkot menghadapi tantangan untuk menggeser pemerintahan Benjamin Netanyahu. Hasil pemilu parlemen pada 27 Oktober menempatkan blok Eisenkot dengan 48 kursi, sementara kubu Netanyahu menguasai 53 kursi. Dukungan partai-partai Arab berpotensi mengubah perhitungan politik tersebut, meski informasi yang tersedia belum menjelaskan susunan akhir dukungan maupun bentuk kerja samanya.
Syarat Eisenkot menguji sikap Ra’am
Sejak Presiden Isaac Herzog menunjuknya untuk membentuk kabinet, Eisenkot menetapkan sejumlah persyaratan bagi partai Arab yang ingin masuk pemerintahan. Salah satunya adalah pengakuan bahwa Hamas merupakan kelompok teroris. Syarat itu sekaligus menjadi ujian politik bagi Ra’am, yang perlu mempertimbangkan peluang berkoalisi tanpa mengabaikan posisi yang selama ini dipegang.
Menurut laporan CNN Indonesia, media lokal Israel menyebut Abbas telah menyampaikan kepada anggota blok oposisi bahwa Ra’am siap menerima ketentuan tersebut. Akan tetapi, tidak ada pernyataan langsung dari Abbas yang memastikan perubahan sikap itu. Pernyataan publiknya lebih berhati-hati: ia menolak dan mengutuk segala bentuk terorisme, tetapi tidak secara khusus menyatakan bahwa partainya mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.
“Kami ingin menjadi bagian dari koalisi dan pemerintahan berikutnya. Itu adalah hak dasar,” ucap Abbas.
Pernyataan itu menegaskan tujuan Ra’am untuk ikut dalam pemerintahan, tetapi belum menjawab secara terbuka apakah partai tersebut akan menyetujui seluruh syarat Eisenkot. Bagi perundingan, perbedaan antara kecaman terhadap terorisme dan pengakuan khusus terhadap Hamas dapat menjadi hal yang menentukan.
Ra’am sebelumnya mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Partai itu menyatakan serangan tersebut menyeret warga Arab Israel ke dalam kekerasan. Meski demikian, Ra’am selama ini tidak menyebut Hamas sebagai kelompok teroris. Abbas juga pernah menggambarkan peran yang ingin ia ambil sebagai jembatan komunikasi dengan warga Palestina untuk mendorong perdamaian.
Dukungan partai Arab berhadapan dengan keberatan sekutu
Angka kursi membuat dukungan partai-partai Arab penting dalam upaya Eisenkot membentuk pemerintahan. Bloknya tertinggal lima kursi dari kubu Netanyahu berdasarkan angka yang dilaporkan. Ra’am dan partai Arab lain disebut bersedia mendukung Eisenkot untuk mengganti Netanyahu, tetapi dukungan itu belum dengan sendirinya memastikan terbentuknya koalisi.
Eisenkot juga menghadapi keberatan dari sebagian sekutunya sendiri terhadap kerja sama dengan kubu Arab. Syarat pengakuan terhadap Hamas menjadi salah satu cara untuk menghadapi perselisihan tersebut sekaligus menetapkan batas bagi calon mitra koalisi. Konsekuensinya, jalan menuju kesepakatan tidak hanya bergantung pada kesediaan partai Arab, tetapi juga pada penerimaan para sekutu Eisenkot.
Pemimpin Partai Demokrat, Yair Golan, memberi isyarat bahwa pengakuan terhadap Hamas kemungkinan bukan penghalang bagi Abbas. CNN Indonesia mengutip pernyataan Golan yang disampaikan melalui Times of Israel.
“Saya rasa pengakuan (soal Hamas) tidak akan menjadi hambatan bagi Abbas dan negosiasi akan berlangsung,” kata Golan.
Pernyataan Golan memperlihatkan optimisme dari salah satu tokoh di blok oposisi, tetapi belum menjadi bukti bahwa Ra’am telah menyepakati persyaratan itu. Hingga ada konfirmasi dari Abbas atau partainya, laporan mengenai perubahan sikap tersebut tetap berstatus sebagai kabar yang beredar dalam proses negosiasi.
Bagi Ra’am, keputusan ini menyangkut lebih dari sekadar satu istilah. Partai itu perlu menimbang akses ke pemerintahan dan peluang memengaruhi kebijakan, sementara sejarah sikapnya terhadap Hamas serta aspirasi Abbas untuk menjadi penghubung dengan warga Palestina tetap menjadi bagian dari konteks politiknya. Bagi Eisenkot, dukungan Arab dapat membantu mengubah peta kursi, tetapi kerja sama itu berhadapan dengan syarat yang ia tetapkan dan penolakan dari sejumlah sekutunya.
Perkembangan berikutnya bergantung pada kejelasan sikap Ra’am dan kelanjutan perundingan koalisi. Belum ada pengumuman bahwa Abbas menerima syarat tersebut atau bahwa kabinet Eisenkot telah terbentuk.