Nasional

Polisi Tak Temukan Pidana dalam Kasus Bolosego Alkid

Polresta Yogyakarta menyatakan dugaan pungutan liar terhadap food truck Bolosego di Alun-alun Kidul (Alkid), Yogyakarta, tidak memenuhi unsur tindak pidana ringan maupun pemerasan. Kesimpulan itu disampaikan Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ari Setyawan Wibowo pada Jumat, 2 Oktober 2026, setelah polisi meminta keterangan dari 17 orang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Menurut Ari, penyelidikan melibatkan pihak Bolosego, pengelola area parkir, paguyuban dan pedagang Alkid, Keraton Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, anggota Polsek Kraton, serta ahli hukum pidana. Polisi juga memeriksa informasi yang sebelumnya ramai beredar di media sosial sebelum menyampaikan hasil penyelidikan kepada publik.

Kesepakatan kompensasi Rp 6 juta

Dalam penyelidikan, polisi menemukan Bolosego telah mengantongi izin Keraton Yogyakarta untuk menggelar kegiatan di Alkid. Izin dengan nomor 0767/KHP/PHG/SI/Mulud.IX/BE-1960.2006 itu tertanggal 10 September 2026 dan tidak dipungut biaya.

Namun, izin tersebut berbeda dengan kesepakatan penggunaan area parkir. Ari menjelaskan, Bolosego dan pengelola parkir menyepakati kompensasi Rp 6 juta untuk penggunaan area selama lima hari. Kesepakatan itu, menurut polisi, menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan dalam menilai dugaan pungutan.

Rencana kegiatan Bolosego berlangsung pada 16-20 September 2026. Akan tetapi, food truck itu hanya beroperasi satu hari sebelum kegiatan dihentikan dan lokasinya dipindahkan. Setelah komunikasi yang difasilitasi Polsek Kraton, pengelola parkir mengembalikan Rp 3 juta kepada pihak Bolosego.

Sisa Rp 3 juta, kata Ari, telah digunakan untuk keperluan pengelolaan sampah, paguyuban Alkid, dan kas pengelola parkir. Polisi menyampaikan rincian tersebut sebagai bagian dari penjelasan mengenai aliran uang yang menjadi sorotan dalam kasus ini.

Alasan polisi tak menemukan unsur pidana

Untuk dugaan tindak pidana ringan, polisi merujuk pada keterangan dan pendapat ahli pidana bahwa area parkir yang dimaksud bukan berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyelenggaraan perparkiran. Karena itu, menurut Ari, peraturan daerah tentang perparkiran tidak dapat diterapkan di lokasi tersebut.

Polisi menyebut lokasi itu berada di halaman Sasono Hinggil, yang merupakan tanah Kasultanan. Area tersebut dikelola oleh Lilik berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Gusti Bendoro Pangeran Haryo H. Prabukusumo pada 29 Agustus 2007.

Adapun dalam dugaan pemerasan, penyelidik tidak menemukan unsur pemaksaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur tersebut, menurut penjelasan Ari, diperlukan dalam ketentuan pidana yang menjadi acuan untuk menilai dugaan pemerasan.

Dengan hasil itu, polisi menyimpulkan peristiwa Bolosego tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana ringan maupun pemerasan. Kesimpulan tersebut merupakan hasil penyelidikan berdasarkan keterangan para pihak dan pendapat ahli, bukan pernyataan bahwa tidak pernah terjadi persoalan dalam penggunaan area.

Awal polemik food truck Bolosego di Alkid

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah pemilik Bolosego, Dyah Laily Fardisa, mengunggah cerita mengenai pengalamannya berjualan di Alkid melalui akun TikTok pada 17 September 2026. Dalam video itu, ia menyebut rencana membuka food truck selama lima hari harus dihentikan setelah kegiatan baru berjalan sehari.

Dyah mengaku semula diminta membayar uang parkir Rp 2,5 juta per hari. Setelah negosiasi, angka yang disebutkan turun menjadi Rp 1 juta per hari atau Rp 5 juta untuk lima hari. Ia juga menceritakan adanya permintaan lain, termasuk makanan untuk sejumlah orang dan biaya pemasangan listrik.

Dalam unggahan berikutnya, Dyah menjelaskan bahwa polisi datang untuk membantu memediasi kebutuhan operasional food truck dengan paguyuban parkir. Penjelasan itu turut memberi konteks atas cerita yang beredar mengenai permintaan makanan kepada anggota polisi.

Polresta Yogyakarta menyatakan informasi yang ramai di media sosial tetap diverifikasi dengan meminta keterangan seluruh pihak terkait. Penjelasan hasil penyelidikan ini sekaligus menegaskan perbedaan antara izin Keraton untuk berjualan dan kesepakatan penggunaan area parkir.

Peristiwa tersebut menyisakan perhatian pada tata kelola ruang usaha dan parkir di kawasan Alkid. Kejelasan mengenai pihak yang berwenang, aturan penggunaan lahan, serta bentuk kesepakatan dengan pedagang akan penting agar kegiatan usaha berikutnya tidak memicu polemik serupa.

Saksirakyat