Lebih dari empat tahun setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, Eropa masih menghadapi pilihan sulit: mempertahankan tekanan terhadap Moskow atau membuka jalan perundingan dengan Presiden Vladimir Putin. Sanksi dan biaya perang belum membuat Rusia menghentikan agresinya, sementara berakhirnya pertempuran belum tentu menghasilkan perdamaian yang adil dan aman bagi Ukraina.
Artikel The Economist berjudul “Vladimir Putin and the pariah problem” menyoroti keterbatasan strategi mengucilkan pemimpin Rusia itu. Eropa memiliki alasan kuat untuk mengecam Moskow, tetapi upaya mengakhiri perang pada akhirnya mungkin tetap memerlukan pembicaraan dengan pihak yang selama ini dikucilkan.
Persoalan utamanya adalah bagaimana menghentikan pertempuran tanpa memberi Rusia kemenangan yang mengancam kelangsungan Ukraina dan keamanan Eropa. Selama perang berlangsung, sekutu Kyiv berpegang pada prinsip bahwa Rusia tidak boleh menang dan Ukraina tidak boleh kalah.
Sanksi belum mengubah perhitungan Putin
Untuk menjaga Ukraina tetap bertahan, negara-negara sekutu memberikan bantuan persenjataan dan dukungan keuangan. Pada saat yang sama, mereka menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, mulai dari pembekuan aset dan pembatasan akses ke perbankan internasional hingga pembatasan ekspor teknologi serta perdagangan minyak.
Langkah-langkah tersebut dirancang untuk mengurangi pendapatan Rusia dan membatasi sumber pembiayaan perang. Harapannya, tekanan ekonomi dapat mengubah perhitungan Putin atau mendorong ketidakpuasan di dalam negeri. Namun, sejauh ini, besarnya beban ekonomi belum cukup untuk membuat Moskow menghentikan perang.
Sanksi memang menambah hambatan bagi industri militer Rusia. Dalam laporan Trends in World Military Expenditure, 2025, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menjelaskan bahwa perubahan rantai pasok untuk memperoleh komponen teknologi meningkatkan biaya pengadaan. Pemasok baru, antara lain, mengenakan harga lebih tinggi.
Belanja militer Rusia tercatat sekitar US$190,4 miliar pada 2025, naik dari US$65,9 miliar pada 2021. Porsinya terhadap produk domestik bruto (PDB) juga bertambah, dari sekitar 3,6 persen menjadi 7,5 persen.
Angka itu mencakup seluruh belanja militer Rusia, bukan hanya biaya perang di Ukraina. Nilainya juga belum disesuaikan dengan inflasi dan dipengaruhi perubahan kurs. Karena itu, kenaikan tersebut tidak bisa langsung dibaca sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan sanksi.
Pengeluaran militer meningkat di kawasan lain. SIPRI mencatat belanja militer Eropa naik 14 persen menjadi US$864 miliar pada 2025, seiring perang yang berlanjut dan upaya memperkuat pertahanan kawasan.
Ancaman keamanan dan risiko kelelahan publik
Besarnya biaya perang dan sanksi juga belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah tekanan ekonomi dan ketidakpuasan domestik akan mengubah keputusan Putin? Selama belum ada perubahan itu, Eropa harus bersiap menghadapi konflik berkepanjangan sekaligus mempertahankan dukungan bagi Ukraina.
Ancaman Rusia menjadi perhatian langsung negara-negara Eropa. Dalam rapat Bundestag pada 5 Oktober 2026, pimpinan intelijen Jerman menyebut Rusia sebagai tantangan keamanan terbesar. Kepala intelijen luar negeri Martin Jäger memperingatkan bahwa Moskow sedang menguji respons Jerman dan dapat meningkatkan tekanan apabila melihat keraguan.
Peringatan tersebut memperkuat alasan untuk terus membantu Kyiv. Namun, perang yang tak kunjung berakhir juga dapat memicu kelelahan di kalangan pemilih. Kelompok politik yang menentang bantuan kepada Ukraina berpotensi memanfaatkan keadaan itu.
Upaya mengucilkan Putin pun tidak sepenuhnya memutus hubungan Rusia dengan negara lain. The Economist menyoroti China dan India sebagai mitra penting Moskow. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa tekanan dari negara-negara Barat bukan satu-satunya faktor yang membentuk ruang gerak Rusia.
Saluran diplomasi juga masih terbuka. Pada September 2026, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan undangan bagi Putin untuk menghadiri KTT G20 di Florida pada Desember. Undangan itu belum menjamin Putin akan hadir, apalagi memastikan tercapainya kesepakatan damai.
Perundingan berhadapan dengan soal keadilan
Dilema Eropa tidak berhenti pada cara menghentikan pertempuran. Perdamaian, jika tercapai, belum tentu sekaligus menghadirkan keadilan bagi Ukraina. Seorang mantan pejabat Amerika Serikat yang dikutip The Economist memperkirakan Rusia mungkin tetap menguasai sebagian wilayah Ukraina dan Putin tidak akan menghadapi persidangan atas kejahatan perang.
Perkiraan itu bukan hasil perundingan yang telah disepakati. Namun, kemungkinan tersebut menggambarkan beratnya pilihan yang dapat dihadapi Kyiv. Keputusan untuk menerima kesepakatan dengan syarat yang tidak ideal akan menyangkut masa depan dan kelangsungan hidup masyarakat Ukraina.
The Economist menilai Eropa tidak sepatutnya meminta Ukraina terus berperang demi keamanan negara-negara lain apabila Kyiv pada akhirnya menerima kesepakatan. Sikap itu menempatkan keputusan tentang kompromi di tangan Ukraina, meski dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara tetangganya.
Gencatan senjata sendiri membawa risiko. Penghentian pertempuran dapat memberi Rusia waktu untuk memulihkan kekuatan dan menyiapkan agresi berikutnya. Karena itu, berhentinya tembakan saja belum cukup; dukungan yang menjaga kemampuan Ukraina mempertahankan diri tetap menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Tantangan Eropa adalah menyatukan tekanan terhadap Rusia dengan tujuan diplomatik yang realistis. Dukungan kepada Ukraina dan pembatasan keuntungan Moskow masih dipandang perlu, sembari mencari jalan mengakhiri perang yang menghormati keputusan Kyiv. Sejauh ini, belum ada kepastian kapan pilihan sulit itu akan berujung pada kesepakatan.