Nasional

Bahtra Banong Pimpin Panja Penyusunan RUU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong ditetapkan sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu. Penetapan itu disepakati dalam rapat Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Panja dibentuk untuk membahas materi RUU Pemilu secara lebih mendalam dan terarah. Komisi II menyatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas legislasi, sekaligus upaya memastikan setiap muatan rancangan undang-undang dikaji secara cermat.

Penetapan Ketua Panja disepakati peserta rapat

Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan peserta untuk menetapkan Bahtra sebagai ketua panja. Peserta rapat menyatakan setuju. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dasco menjelaskan, Komisi II telah menyepakati pembentukan Panja penyusunan RUU Pemilu dalam rapat internal pada 29 September 2026. Pembentukan perangkat kerja itu, menurut dia, diperlukan agar proses penyusunan berjalan lebih lancar dan pembahasan substansi dapat dilakukan secara komprehensif.

“Diperlukan pembentukan panitia kerja sebagai perangkat kerja yang membahas substansi RUU secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif,” kata Dasco.

Penetapan Bahtra dilakukan berdasarkan Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Setelah meminta persetujuan peserta, Dasco menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota panja akan menjalankan fungsi legislasi DPR dalam menyusun kerangka hukum pemilu.

Komisi II juga menyebut pembentukan panja bertujuan mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal-hal tersebut menjadi prinsip yang disebut dalam penjelasan Dasco mengenai arah pembahasan.

Pembahasan RUU Pemilu masuk agenda legislasi 2026

Melalui pembentukan panja, Komisi II menyatakan berkomitmen menjalankan amanat Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Dasco berharap penyusunan RUU Pemilu berlangsung terbuka, partisipatif, dan transparan, serta berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Komitmen tersebut menjadi penting karena panja akan membahas berbagai materi yang kelak menjadi bagian dari kerangka hukum pemilu. Namun, keterangan dalam rapat belum merinci pokok-pokok perubahan yang akan dibahas, termasuk jadwal pembahasan setiap materi.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan agenda kegiatan Panja Revisi UU Pemilu akan mulai berjalan mengikuti jadwal yang telah disusun. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen pada Kamis, 8 Oktober 2026. Rincian agenda dan materi pembahasan berikutnya belum dijabarkan dalam keterangan tersebut.

Dengan mulai bergeraknya panja, perhatian berikutnya tertuju pada proses pembahasan dan keterlibatan publik. Dasco menyampaikan bahwa penyusunan RUU diharapkan berlangsung secara partisipatif. Seberapa jauh aspirasi masyarakat akan terakomodasi akan terlihat dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

Profil Bahtra Banong, Ketua Panja RUU Pemilu

Bahtra Banong lahir pada 1983 di Doping, Sulawesi Selatan. Ia pernah aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dalam kiprah politiknya, Bahtra juga dikenal sebagai juru bicara Partai Gerindra.

Di DPR, Bahtra menjabat Wakil Ketua Komisi II dan menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Pengangkatannya sebagai Ketua Panja menempatkannya memimpin perangkat kerja yang menyiapkan pembahasan rancangan aturan pemilu di Komisi II.

Ke depan, kualitas proses penyusunan akan menjadi perhatian, terutama keterbukaan pembahasan dan ruang bagi partisipasi. Panja diharapkan tidak hanya menyelesaikan agenda legislasi, tetapi juga menghasilkan kerangka aturan yang mampu menjawab kebutuhan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

Saksirakyat