Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengumpulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta tidak boleh disertai pungutan wajib maupun penetapan nominal. Pernyataan itu disampaikan setelah beredar dokumen yang mencantumkan usulan sumbangan Bulan Dana PMI 2026 bagi sejumlah unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pramono menyampaikan sikap tersebut di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026. Ia mengatakan akan menghubungi PMI untuk meminta klarifikasi mengenai kabar adanya pungutan yang menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Pemprov DKI.
Dalam pernyataan awalnya, Pramono menyebut tidak ada ruang untuk pungutan PMI di Jakarta, baik dengan alasan sukarela maupun lainnya. Sehari kemudian, ia kembali menekankan bahwa dana Bulan Dana PMI harus dikumpulkan secara sukarela dan tidak boleh menjadi kewajiban bagi warga maupun pegawai.
Dokumen Bulan Dana PMI mencantumkan usulan nominal
Isu tersebut mencuat setelah sebuah foto dokumen beredar. Di dalamnya terdapat tabel yang memuat unsur di lingkungan Pemprov DKI, usulan nominal sumbangan per bulan, serta total dana untuk periode September-November 2026.
Salah satu angka yang tercantum adalah usulan Rp2,5 juta per bulan bagi Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk tiga bulan, jumlah yang tertera mencapai Rp7,5 juta. Daftar itu juga menyebut sejumlah unsur lain, antara lain wakil wali kota, sekretaris, kepala sekolah TK hingga SMA/SMK, serta CPNS dan PPPK. Nominal yang diusulkan berbeda-beda menurut jabatan atau status kepegawaian.
Dokumen tersebut juga mencantumkan arahan agar dana dikumpulkan melalui bagian tata usaha pada masing-masing SKPD atau UKPD, lalu ditransfer ke rekening PMI Kota Jakarta Selatan. Informasi yang beredar itu menjadi sorotan karena nominal dan mekanisme pengumpulan dapat menimbulkan kesan bahwa sumbangan merupakan kewajiban.
Pramono tegaskan sumbangan PMI harus sukarela
Pada Kamis, 8 Oktober 2026, Pramono menegaskan kembali bahwa Bulan Dana PMI sepenuhnya bersifat sukarela. Ia menyatakan tidak boleh ada pihak yang menentukan besaran sumbangan atau meminta pembayaran seolah-olah penerima permintaan wajib menyetor dana.
“Tidak boleh kemudian apakah itu pejabat atau dari PMI-nya sendiri menentukan besaran pungutan dari masing-masing yang mendapatkan, seakan-akan menjadi kewajiban membayar PMI ini,” kata Pramono.
Menurut Pramono, larangan itu berlaku bagi masyarakat, pejabat, pegawai birokrasi, maupun siswa. Ia meminta praktik pematokan nominal dihentikan dan tidak diterapkan kembali. Pernyataan itu juga merespons dugaan adanya penentuan besaran sumbangan dalam program tersebut.
Pramono mengatakan telah berkomunikasi dengan Ketua PMI Jakarta serta jajaran birokrasi Pemprov DKI untuk menegaskan kembali prinsip sukarela. Ia juga meminta agar dibuat aturan yang memperjelas larangan menetapkan nominal dan memaksa seseorang memberikan sumbangan.
Fasilitas Pemprov disebut telah mencukupi
Dalam keterangannya di Balai Kota, Pramono beralasan dukungan yang diberikan Pemprov DKI kepada PMI sudah lebih dari cukup. Ia menyebut pemerintah daerah baru saja meresmikan gedung PMI yang dibangun oleh Pemprov DKI.
Namun, penekanan Pramono bukan hanya pada dukungan fasilitas. Ia menolak pengumpulan dana yang menjadikan warga atau pegawai merasa harus membayar, termasuk bila permintaan itu dibingkai sebagai sumbangan. Baginya, penetapan angka dapat membuat sifat sukarela berubah menjadi tekanan.
Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan batas yang ingin ditegaskan Pemprov DKI: kegiatan penggalangan dana PMI tidak boleh disertai kewajiban atau target nominal kepada individu. Klarifikasi kepada PMI dan aturan yang diminta Pramono akan menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan Bulan Dana PMI tidak menimbulkan salah tafsir maupun keberatan di lingkungan masyarakat dan birokrasi.