Politik

Polemik Ijazah Gibran: Relawan Bantah Kritik PDIP

Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, membantah kritik PDI Perjuangan yang menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Andi menilai pernyataan itu menggiring opini publik dan mengingatkan PDIP agar tidak mengaitkan polemik tersebut dengan kinerja pemerintahan.

Andi menyampaikan tanggapan itu kepada wartawan pada Sabtu (24/10/2026), menyusul catatan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto atas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasto sebelumnya menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan legitimasi Gibran sebagai wakil presiden dan dapat menjadi beban bagi Prabowo.

Andi Azwan menilai PDIP menggiring opini

Menurut Andi, polemik ijazah Gibran tidak semestinya diposisikan sebagai persoalan yang ditanggung pemerintahan Prabowo. Ia menekankan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden merupakan satu paket dalam kontestasi, tetapi pernyataan tentang polemik itu, kata dia, bukan berasal dari Presiden.

“Janganlah menggiring opini publik untuk menyesatkan hal tersebut,” kata Andi.

Andi juga menyinggung kekalahan PDIP dalam pemilihan presiden sebelumnya. Ia menilai sikap partai itu terhadap Gibran dan Presiden ke-7 Joko Widodo dipengaruhi hasil kontestasi tersebut. Pernyataan itu merupakan penilaian Andi, bukan keterangan yang disampaikan PDIP dalam tanggapan atas kritiknya.

“Kita paham kalau kita bicara PDIP pasti sangat membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran, karena kan mereka kalah dalam kontestasi pilpres kemarin,” ujar Andi. Ia menolak anggapan bahwa polemik ijazah Gibran akan membebani pemerintahan Prabowo.

Andi menyebut dokumen pendidikan Gibran

Untuk mendukung bantahannya, Andi mengatakan Gibran memiliki dokumen pendidikan berupa Advanced Diploma dari MDIS. Ia menyebut dokumen itu setara dengan A-Level atau tamat SMA, dan menjadi bekal sebelum Gibran melanjutkan pendidikan S1 di University of Bradford.

Keterangan mengenai dokumen tersebut disampaikan Andi dalam menanggapi pernyataan Hasto soal ijazah SMA. Dalam bahan yang disampaikan kepada wartawan, Andi menyebut adanya Advanced Diploma, sementara Hasto menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menemukan tidak adanya bukti ijazah SMA. Kedua pernyataan itu menunjukkan perbedaan pandangan para pihak mengenai polemik tersebut.

Andi juga mengaitkan polemik ijazah Gibran dengan pernyataan Jokowi yang, menurutnya, pernah menyebut adanya “operasi politik” dan “penumpang gelap” dalam persoalan ijazah. Andi mengatakan perkembangan isu itu perlahan memperlihatkan pihak-pihak yang terlibat. Namun, ia tidak merinci siapa yang dimaksud dalam pernyataannya.

Catatan Hasto soal legitimasi wakil presiden

Sebelumnya, Hasto menyampaikan catatan PDIP mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/10). Ia menyebut putusan MK terkait pencalonan Gibran dan ijazahnya sebagai persoalan yang menurut PDIP menyangkut etika, moral, serta tanggung jawab pejabat publik.

Hasto mengatakan MK menemukan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden melalui proses yang, menurutnya, melibatkan intervensi kekuasaan. Ia juga menyebut tidak adanya bukti ijazah SMA. Berdasarkan pandangan itu, Hasto menilai polemik tersebut dapat mengurangi legitimasi Gibran dan menjadi beban bagi Presiden Prabowo.

“Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” tutur Hasto.

Dengan demikian, perbedaan utama antara Hasto dan Andi terletak pada cara mereka membaca dampak polemik ijazah terhadap pemerintahan. Hasto menyoroti legitimasi dan tanggung jawab pejabat publik, sedangkan Andi menilai isu tersebut tidak layak dijadikan beban pemerintah dan menuding PDIP membangun opini yang menyesatkan.

Perdebatan ini memperlihatkan bahwa polemik ijazah Gibran masih menjadi bagian dari evaluasi politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian publik atas isu tersebut akan bergantung pada penjelasan para pihak serta rujukan terhadap dokumen dan putusan yang mereka kemukakan.

Saksirakyat