Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal. Pada periode yang sama dalam catatan penindakan, 250 entitas investasi ilegal, 38 entitas pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal juga dihentikan.
Angka penindakan itu berjalan berdampingan dengan upaya memutus aliran dana dari penipuan. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) melaporkan pemblokiran 702.833 rekening yang diduga terkait penipuan, dengan dana mencapai Rp 825,2 miliar. Hingga 30 September 2026, Rp 207,16 miliar di antaranya telah dikembalikan kepada korban.
Data tersebut disampaikan dalam keterangan Satgas PASTI yang diberitakan detikFinance. Besarnya dana yang diblokir menggambarkan skala penanganan transaksi penipuan, tetapi angka pemblokiran tidak berarti seluruh dana telah kembali ke masyarakat. Nilai pengembalian yang dilaporkan IASC masih terpisah dari total dana yang berhasil diblokir.
Ratusan entitas ditindak dalam dua bulan
Untuk rentang Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan. Rinciannya, 241 pinjol ilegal, delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas yang menyamar dengan identitas pihak lain, dan tujuh penawaran pinjaman pribadi.
Angka 241 pinjol merupakan bagian dari penanganan pada dua bulan tersebut. Sementara itu, catatan 1.199 entitas pinjol ilegal merujuk pada jumlah yang telah dihentikan dalam rangkaian pemberantasan yang disampaikan OJK dan Satgas PASTI. Kedua angka itu memiliki cakupan berbeda, sehingga tidak tepat dibaca sebagai jumlah yang sama untuk periode yang sama.
Modus pinjaman ilegal yang ditemukan antara lain penawaran pinjaman cepat lewat situs, aplikasi yang tidak resmi, media sosial, dan layanan pesan instan. Calon peminjam dijanjikan pencairan mudah, tetapi besaran bunga dan biaya tidak dijelaskan secara terbuka. Satgas juga mencatat penyalahgunaan data pribadi serta praktik penagihan yang merugikan konsumen.
Modus lain dilakukan dengan meniru nama, logo, atau identitas lembaga tertentu. Penyamaran tersebut dipakai untuk membangun kepercayaan sebelum pelaku menjalankan penipuan. Dalam laporan periode Agustus-September, terdapat 74 aktivitas impersonation, atau upaya menggunakan identitas pihak lain.
IASC menerima lebih dari 702 ribu laporan
Sejak mulai beroperasi hingga 30 September 2026, IASC menerima 702.342 laporan masyarakat mengenai penipuan transaksi keuangan. Pusat tersebut juga mengumpulkan dan memverifikasi informasi tentang 1.372.483 rekening yang terindikasi berhubungan dengan penipuan.
Jumlah rekening yang informasinya dihimpun lebih besar daripada rekening yang telah diblokir. Data itu menunjukkan bahwa laporan dan proses verifikasi menjadi bagian dari penanganan, sementara pemblokiran merupakan tindakan terhadap rekening yang telah ditindaklanjuti. Satgas menilai koordinasi antarinstansi serta kecepatan laporan masyarakat membantu menghentikan perpindahan dana dan membuka peluang penyelamatan uang korban.
Meski demikian, pengembalian dana tidak otomatis mengikuti pemblokiran. Catatan IASC menyebut Rp 207,16 miliar telah disalurkan kembali kepada korban dari keseluruhan Rp 825,2 miliar yang diblokir. Rincian mengenai tahapan pengembalian untuk masing-masing laporan tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut.
11 usaha gadai ilegal dihentikan
Dalam periode Agustus-September 2026, Satgas PASTI menghentikan 11 kegiatan usaha pergadaian yang beroperasi tanpa izin OJK. Penindakan ini terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Aturan tersebut mewajibkan pelaku usaha pergadaian memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.
Satgas mengingatkan bahwa layanan gadai tanpa izin dapat membawa risiko bagi konsumen, termasuk bunga tinggi, perjanjian yang tidak jelas, dan perlindungan barang jaminan yang lemah. Karena itu, penutupan usaha menjadi bagian dari upaya menekan kerugian yang dapat muncul dari aktivitas keuangan tanpa izin.
OJK dan Satgas PASTI mencatat penindakan terhadap pinjol, investasi, serta pergadaian ilegal sebagai bagian dari pemberantasan aktivitas keuangan yang merugikan masyarakat. Adapun IASC melanjutkan penanganan laporan dan pemblokiran rekening terkait penipuan, dengan pengembalian dana korban tercatat mencapai Rp 207,16 miliar hingga akhir September 2026.