Pemerintah mengarahkan rencana perluasan kawasan pertanian untuk swasembada pangan dan energi ke lahan terdegradasi, bukan hutan alam. Area yang teridentifikasi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 9,7 juta hektare, tetapi luas yang benar-benar dapat dipakai masih harus ditelaah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan pemerintah sedang menyiapkan rencana induk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air (KSPEAN). Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan masuk dalam rancangan awal. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026), seperti diberitakan detikFinance.
Rencana tersebut ditujukan untuk mendukung target swasembada yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Namun, angka 9,7 juta hektare bukan berarti seluruh bidang di dalamnya otomatis akan dibuka atau ditanami. Pemerintah masih menganalisis lokasi dan menetapkan area yang sesuai.
Angka 9,7 juta hektare masih disaring
Hanif menyebut lahan terdegradasi itu sebagai pilihan untuk memindahkan rencana pembangunan yang sebelumnya berpotensi memakai area lain. Pemerintah, kata dia, telah membahas perkiraan luasan tersebut bersama World Resources Institute (WRI). Ia menegaskan arahan pemerintah adalah tidak mengonversi hutan alam bagi perluasan kawasan swasembada.
“Kita sekali lagi akan mengupayakan penggunaan degraded land. Jadi di Tanah Air kita ada degraded land yang kemarin barusan sore kami rapat dengan WRI (World Resources Institute) dan luasannya sekitar 9,7 juta hektare,” ujar Hanif.
Pemerintah juga menetapkan batas penyaringan berdasarkan ukuran bidang. Area yang luasnya kurang dari 100 hektare diminta tidak dimasukkan ke skema karena dinilai sulit dikelola secara efektif oleh pemerintah. Dengan demikian, luasan yang menjadi kandidat akan lebih kecil daripada perkiraan awal, meski jumlah akhirnya belum diumumkan.
Informasi yang disampaikan Hanif belum merinci letak setiap bidang, kondisi masing-masing lokasi, atau komoditas yang akan ditanam di tiap provinsi. Penyusunan rencana induk di empat provinsi masih menjadi tahap penting sebelum pelaksanaan di lapangan. Belum ada angka final tentang luas lahan yang siap digunakan.
Tebu masuk dalam rencana komoditas
Kawasan baru itu dirancang untuk menampung berbagai kegiatan pertanian. Salah satu komoditas yang disebut Hanif adalah tebu, yang dapat menjadi bahan baku bioetanol. Dengan begitu, agenda pemanfaatan lahan berkaitan dengan dua sasaran sekaligus, yakni penyediaan pangan dan dukungan bagi energi.
Meski demikian, pernyataan pemerintah belum merinci target produksi tebu ataupun jadwal penanaman. Belum dijelaskan pula porsi lahan yang akan dialokasikan untuk komoditas tersebut. Rencana induk yang sedang disiapkan diharapkan menjadi dasar untuk menentukan bentuk pengembangan kawasan di masing-masing provinsi.
Fokus pada lahan terdegradasi juga disertai penegasan bahwa pembukaan kawasan baru tidak boleh mengubah hutan alam. Pemerintah menyebut seluruh rencana perlu direposisi dan direlokasi ke lahan yang telah mengalami degradasi. Kebijakan ini menjadi batas yang dinyatakan dalam perencanaan, sementara penilaian terhadap lokasi-lokasi yang masuk daftar masih berjalan.
Rehabilitasi bekas karhutla tetap berjalan
Di luar rencana kawasan pertanian, pemerintah juga menaruh perhatian pada lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hanif merujuk Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang meminta area terdampak segera direhabilitasi. Penanganannya dibedakan berdasarkan status wilayah.
Jika lahan bekas kebakaran berada di dalam kawasan hutan, pemulihan dilakukan dengan pola tanaman kehutanan. Adapun area di luar kawasan hutan akan ditangani sesuai kebijakan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah setempat. Pemerintah menyatakan fungsi lahan perlu dipulihkan, bukan dibiarkan tanpa penanganan.
Rencana swasembada dan rehabilitasi tersebut sama-sama bergantung pada penentuan fungsi serta kondisi lahan. Tahap berikutnya ialah merampungkan analisis atas area terdegradasi dan menyusun rencana induk untuk empat provinsi. Sampai proses itu selesai, pemerintah belum menetapkan berapa hektare yang akan benar-benar dimanfaatkan untuk kawasan pangan, energi, dan air.