Nasional

Aktivis Ajukan Intervensi di Praperadilan Denny Indrayana

Enam tokoh dan organisasi masyarakat sipil meminta ikut dalam proses praperadilan Denny Indrayana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menilai perkara payment gateway yang melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyangkut lebih dari kepentingan pribadi, terutama soal ruang bagi kritik dan kerja advokasi antikorupsi.

Permohonan tersebut diajukan pada Senin, 2 November 2026, dalam perkara Nomor 199/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Menurut laporan Tutur.co.id, para pemohon meminta majelis mempertimbangkan kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara praperadilan.

Pengajuan itu belum berarti mereka telah diterima sebagai pihak dalam persidangan. Para pemohon berharap pengadilan memberi ruang untuk menguji perkembangan hukum mengenai siapa saja yang dapat berkepentingan dalam perkara semacam ini.

Enam pemohon membawa isu ruang sipil

Nama-nama yang mengajukan permohonan adalah Abraham Samad, Adnan Topan Husodo, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, serta Perkumpulan Indonesia Memanggil Lima Puluh Tujuh atau IM57+. Organisasi terakhir didirikan oleh para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mereka didampingi tim kuasa hukum yang tergabung dalam Indrayana’s Fight (INSIGHT). Di dalamnya terdapat Busyro Muqoddas, Emerson Yuntho, Gufroni, Asfinawati, Tim INTEGRITY Law Firm, dan Tim Alchemist Group.

Para pemohon memandang perkara yang berkaitan dengan payment gateway itu berpotensi menjadi sarana untuk menekan sikap kritis Denny. Penilaian tersebut menjadi alasan mereka mengaitkan proses hukum ini dengan perlindungan kebebasan berekspresi dan keberlanjutan advokasi masyarakat sipil.

Dengan mengajukan diri, mereka hendak membawa perhatian pada dampak yang lebih luas dari perkara tersebut. Menurut posisi yang mereka sampaikan, penggunaan hukum pidana terhadap seorang aktivis dapat berpengaruh terhadap ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan.

Putusan MK menjadi dasar permohonan

Landasan hukum yang mereka ajukan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012. Para pemohon merujuk putusan itu untuk menjelaskan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidak semestinya dipahami hanya sebagai korban atau pelapor.

Dalam penafsiran yang mereka gunakan, organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian pada pemberantasan korupsi juga dapat mempunyai kepentingan. Mereka menilai putusan tersebut membuka kemungkinan bagi organisasi nonpemerintah dan kelompok masyarakat untuk mengambil bagian dalam praperadilan terkait penghentian penyidikan atau penuntutan.

Rujukan itu menjadi inti argumentasi mereka. Permohonan ini bukan pengganti pemeriksaan atas pokok perkara, melainkan upaya agar pengadilan menilai apakah kelompok di luar pihak yang langsung berperkara dapat diberi kedudukan dalam proses praperadilan.

Perbedaan antara mengajukan permohonan dan memperoleh status sebagai pihak penting diperhatikan. Bahan yang disampaikan para pemohon menunjukkan bahwa mereka meminta pengadilan membuka ruang tersebut; belum ada keterangan bahwa permintaan itu telah dikabulkan.

Pengadilan diminta menilai perkembangan hukum

Para pemohon berharap PN Jakarta Selatan mempertimbangkan perkembangan pemaknaan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan. Mereka juga menginginkan adanya ruang untuk menguji penerapan hukum acara pidana dalam perkara ini.

Permintaan itu menempatkan pengadilan pada pertanyaan prosedural: apakah kepentingan publik yang dibawa organisasi sipil dapat dipertimbangkan dalam praperadilan. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah para pemohon dapat terlibat dalam proses, bukan dengan sendirinya menentukan hasil perkara Denny.

Dengan demikian, perhatian para pengaju intervensi tertuju pada dua lapis persoalan. Pertama, posisi hukum mereka di hadapan majelis. Kedua, batas keterlibatan masyarakat sipil ketika suatu perkara pidana dinilai berkaitan dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi.

Perkembangan berikutnya bergantung pada sikap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap permohonan itu. Para pemohon telah menyampaikan dasar hukum dan alasan keterlibatan mereka; majelis diminta menilai apakah argumen tersebut cukup untuk memberi mereka ruang dalam praperadilan.

Saksirakyat