Nasional

Demokrat Siap Tampung Aspirasi soal Pemakzulan Gibran

Partai Demokrat membuka kesempatan bagi para penggugat syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana pemakzulan. Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya akan memantau perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi pemicu pembahasan tersebut.

Herman menyampaikan sikap itu pada Minggu (11/10/2026). Ia mengatakan Demokrat menghormati proses dan keputusan MK, sekaligus tengah mempelajari perkembangan yang ada sebelum menentukan langkah internal. Menurut dia, konsolidasi diperlukan untuk memastikan sikap yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan bangsa dan rakyat.

Wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran mengemuka setelah putusan MK mengenai gugatan atas syarat pendidikan saat ia mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para penggugat berencana mendatangi sejumlah lembaga negara dan partai politik untuk menyampaikan pandangan mereka.

Demokrat terbuka menerima audiensi penggugat

Herman menegaskan Demokrat terbuka menerima audiensi dari para penggugat maupun elemen masyarakat lain. Ia menyatakan partainya memberi ruang kepada siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, ia belum menyebutkan adanya keputusan Demokrat untuk mendukung atau menolak pemakzulan Gibran.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Herman bahwa partai masih memantau perkembangan putusan MK dan akan melakukan konsolidasi. Dengan demikian, keterbukaan menerima audiensi tidak serta-merta menjadi dukungan terhadap tuntutan pemakzulan. Partai itu menyatakan bersedia mendengarkan lebih dahulu aspirasi yang disampaikan.

Putusan MK menjadi latar utama rencana audiensi tersebut. Dalam bahan perkara yang disebutkan, MK menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Setelah putusan itu, pihak penggugat menyatakan akan melanjutkan langkah melalui jalur audiensi.

Penggugat susun permintaan audiensi ke lembaga negara

Denny Indrayana, yang mewakili pihak penggugat, mengatakan mereka sedang menyusun surat untuk meminta waktu kepada DPR dan MPR. Ia juga menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pimpinan DPD. Rencana itu disampaikan Denny kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/10).

Menurut Denny, audiensi juga akan dilakukan kepada partai-partai politik. Ia ingin mengetahui posisi fraksi di DPR dan partai terkait wacana tersebut, selain mendengar sikap DPD. Rencana menemui sejumlah pihak itu disebut sebagai bagian dari gerakan audiensi setelah MK memutus gugatan mereka tidak dapat diterima.

Denny menyebut DPR, DPD, dan MPR sebagai lembaga yang hendak mereka datangi. Ia mengatakan pihaknya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung, bukan hanya membahasnya di ruang publik. Surat permohonan waktu, menurut dia, masih disiapkan untuk diajukan kepada lembaga-lembaga tersebut.

DPR disebut sebagai pintu awal proses pemakzulan

Kuasa hukum Denny, Refly Harun, menjelaskan alasan pihaknya ingin mengetuk pintu DPR. Menurut Refly, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan. Karena itu, ia menyebut DPR sebagai pintu pertama yang perlu didatangi dalam rangkaian yang mereka rencanakan.

Denny juga menjelaskan alur yang menjadi dasar rencana audiensi. Ia menyebut proses pemakzulan berada di DPR, kemudian melibatkan MK, kembali ke DPR sebelum sampai ke MPR. Dalam pandangannya, MPR juga perlu menjadi perhatian karena keanggotaannya mencakup unsur DPR dan DPD.

Penjelasan itu sekaligus menunjukkan bahwa rencana audiensi belum sama dengan keputusan pemakzulan. Para penggugat baru menyatakan hendak meminta waktu dan menyampaikan aspirasi kepada lembaga legislatif serta partai politik. Adapun Demokrat menyatakan terbuka menerima mereka, sementara sikap lebih lanjut partai itu masih menunggu perkembangan dan konsolidasi internal.

Belum ada keputusan Demokrat mendukung pemakzulan

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons lembaga dan partai yang dimintai audiensi, serta sikap yang muncul setelah pembahasan dilakukan. Pernyataan Herman sejauh ini menekankan penghormatan terhadap putusan MK, pemantauan perkembangan, dan kesiapan mendengar berbagai aspirasi.

Bagi publik, penting membedakan antara rencana penggugat untuk mendorong pemakzulan dan keputusan resmi lembaga negara. Audiensi dapat menjadi ruang bagi para pihak menyampaikan pandangan, tetapi Demokrat belum menyatakan dukungan terhadap tuntutan tersebut. Perkembangan sikap partai dan tindak lanjut permohonan audiensi akan menjadi hal yang perlu dicermati.

Saksirakyat