Dewan Revolusi mengumumkan rencana mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai pendukung Dewan Jenderal di seluruh Indonesia, sehari setelah Gerakan 30 September 1965. Pengumuman itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1 Oktober 1965 pukul 07.20 WIB, saat situasi politik dan militer di Jakarta tengah genting.
Dalam siaran tersebut, Dewan Revolusi menyatakan bahwa gerakan yang dikomandani Letnan Kolonel Untung Sutopo telah mengambil inisiatif melaksanakan Gerakan 30 September. RRI juga menyebut sejumlah jenderal telah ditangkap, sementara alat komunikasi dan sejumlah objek vital berada dalam penguasaan gerakan.
Rencana yang disampaikan tidak hanya menyasar para perwira di Jakarta. Dewan Revolusi menyebut tindakan terhadap Dewan Jenderal akan diteruskan ke daerah, termasuk terhadap orang-orang yang dianggap sebagai kaki tangan maupun simpatisannya.
Pengumuman Dewan Revolusi melalui RRI
Nama Dewan Revolusi pertama kali diumumkan dalam siaran RRI pada pagi 1 Oktober 1965. Sosok yang disebut memimpin gerakan itu adalah Untung, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno.
Dalam narasi yang dikutip dari buku Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar, siaran tersebut menyampaikan klaim bahwa sejumlah jenderal telah ditangkap dan sejumlah fasilitas penting telah dikuasai. Pernyataan itu disampaikan oleh pihak gerakan melalui radio, bukan sebagai verifikasi independen atas keadaan di lapangan.
Dewan Revolusi menujukan gerakannya kepada Dewan Jenderal. Dalam siaran tersebut, Dewan Jenderal digambarkan sebagai kelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang dituding tidak loyal kepada Presiden Soekarno. Kelompok itu juga dicurigai merencanakan kudeta.
Menurut tuduhan yang disampaikan dalam siaran RRI, Dewan Jenderal berencana mengerahkan pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ke Jakarta menjelang perayaan hari ulang tahun ABRI pada 5 Oktober 1965. Konsentrasi kekuatan militer di ibu kota itu disebut akan dimanfaatkan untuk melakukan kudeta. Dewan Revolusi menyatakan gerakan 30 September dilakukan untuk mencegah rencana tersebut.
Rencana pembentukan dewan hingga tingkat desa
Dalam pengumuman yang sama, Untung disebut akan membentuk Dewan Revolusi Indonesia di tingkat pusat. Struktur serupa direncanakan hadir hingga daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa.
Rencana itu menunjukkan bahwa Dewan Revolusi tidak hanya dimaksudkan sebagai nama bagi gerakan di Jakarta. Pengumuman tersebut menggambarkan upaya membangun susunan pemerintahan atau kekuasaan baru secara berjenjang. Namun, seluruh rencana itu masih berupa pernyataan yang disiarkan melalui RRI pada saat gerakan berlangsung.
Dewan Revolusi juga menyatakan partai politik, organisasi kemasyarakatan, surat kabar, dan majalah dapat melanjutkan kegiatan setelah menyatakan kesetiaan kepada Dewan Revolusi Indonesia. Keanggotaan dewan, menurut siaran itu, akan mencakup kalangan sipil dan militer yang mendukung gerakan tanpa syarat.
RRI turut menyebut Untung akan segera mengumumkan dekrit pertama mengenai Dewan Revolusi Indonesia, yang kemudian disusul dekrit-dekrit lain. Akan tetapi, rencana pengumuman tersebut tidak berkembang menjadi rangkaian kebijakan seperti yang disampaikan dalam siaran.
Rencana yang tidak terlaksana
Gerakan 30 September kemudian dinyatakan gagal. Dalam sumber yang menjadi rujukan, Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto disebut berhasil menumpas gerakan itu dalam waktu singkat. Orang-orang yang dinyatakan terlibat ditangkap dan dipenjara, sementara sejumlah pimpinan PKI, termasuk D.N. Aidit, Njoto, dan Untung Sutopo, disebut dieksekusi.
Pada 12 Maret 1966, PKI secara resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Peristiwa dan penanganannya kemudian menjadi bagian penting dari sejarah politik Indonesia, dengan dampak yang jauh melampaui pengumuman singkat di radio pada pagi 1 Oktober.
Karena itu, rencana Dewan Revolusi perlu dibaca dalam konteks siaran yang dibuat saat peristiwa berlangsung: sebagai klaim dan agenda pihak yang mengumumkannya, bukan sebagai bukti bahwa seluruh langkah tersebut telah dijalankan. Menelaah sumber dan membedakan pengumuman dari kejadian yang terverifikasi penting untuk memahami bagaimana perebutan informasi dan kekuasaan berlangsung pada masa itu.