Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyebut situasi politik Indonesia ke depan tidak selalu berjalan landai. Pada hari pertama menjabat, Senin (5/10/2026), ia mengatakan pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi agar dinamika politik tidak memburuk dan tidak menghambat program prioritas Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Dudung setelah serah terima jabatan dengan Djamari Chaniago. Dalam paparan kepada para petinggi di lingkungan Kemenko Polkam, ia menyinggung situasi yang berkembang di ruang publik dan menyatakan pemerintah harus bekerja keras menghadapinya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai maksud situasi politik yang tidak landai, Dudung merujuk pada gugatan yang sedang menjadi perhatian masyarakat di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia tidak menyebut secara spesifik gugatan yang dimaksud ataupun pihak yang mengajukannya.
Dudung minta koordinasi agar situasi tidak memburuk
Dudung menilai dinamika politik ke depan perlu dicermati bersama. Menurut dia, koordinasi dan sinkronisasi diperlukan agar perkembangan yang terjadi dapat ditangani dan tidak berujung pada memburuknya keadaan.
“Ke depan juga pasti situasi politik tidak landai-landai saja. Saat ini, kita lihat di media, perlu ada kerja keras yang harus kita hadapi,” kata Dudung usai serah terima jabatan. Ia berharap upaya pemerintah membuat situasi semakin membaik dan tidak mengubah ataupun menghambat program prioritas Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan pada awal masa tugasnya sebagai Menko Polkam. Dudung baru saja menggantikan Djamari Chaniago, sehingga pesan mengenai koordinasi menjadi salah satu hal yang ia tekankan dalam kesempatan pertamanya berbicara kepada jajaran kementerian.
Dalam konteks itu, Dudung menempatkan situasi politik sebagai persoalan yang perlu disikapi melalui kerja bersama. Ia tidak merinci langkah teknis yang akan ditempuh kementerian, tetapi menegaskan pentingnya menyelaraskan respons agar perkembangan politik tidak memperkeruh keadaan.
Gugatan di Mahkamah Konstitusi jadi perhatian
Saat diminta menjelaskan lebih jauh, Dudung mengatakan pemerintah mencermati perkara di MK yang sedang ramai dibicarakan. Ia menyebut pihaknya akan menyikapi keputusan majelis konstitusi dan meminta masyarakat menunggu proses yang berjalan.
“Tentang situasi politik, kami lihat di media saat ini sedang tren, kami sikapi bagaimana keputusan dari majelis konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat,” ujarnya.
Dudung tidak mengidentifikasi gugatan tersebut sebagai perkara tertentu. Dalam pemberitaan mengenai isu yang tengah menjadi perhatian publik, terdapat gugatan perselisihan hasil pemilu yang mempersoalkan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, Dudung tidak menyatakan bahwa perkara itulah yang ia maksud.
Ia juga mengatakan pemerintah akan menjunjung tinggi dan mematuhi apa pun putusan hakim konstitusi. Pada saat pernyataan itu disampaikan, belum ada putusan atas gugatan perselisihan hasil pemilu yang menyangkut keabsahan ijazah Gibran.
Pesan Dudung soal persatuan dan kepercayaan pada hakim
Dudung meminta masyarakat tidak membangun persepsi masing-masing mengenai perkara tersebut, terutama melalui media sosial. Ia mengingatkan bahwa keutuhan dan persatuan bangsa perlu dijaga di tengah perbedaan pandangan maupun perhatian publik terhadap proses hukum.
“Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di media sosial tidak membuat persepsi masing-masing. Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam,” kata Dudung.
Di akhir pidatonya, ia menyampaikan keyakinan bahwa hakim konstitusi akan memegang teguh supremasi hukum. Pesan itu sekaligus menegaskan sikap pemerintah untuk menunggu proses peradilan dan menghormati putusan yang nantinya ditetapkan.
Sebelum menuju Kemenko Polkam, Dudung lebih dahulu menjalani serah terima jabatan di Kantor Staf Presiden (KSP) dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia diketahui menjabat sebagai Kepala Staf Presiden selama lima bulan sebelum menerima jabatan barunya.
Perhatian kini tertuju pada bagaimana koordinasi yang dijanjikan Dudung diterapkan dalam menghadapi dinamika politik dan menunggu putusan MK. Pemerintah, menurut pernyataannya, akan mematuhi keputusan hakim; masyarakat pun diminta menjaga persatuan sembari mengikuti proses hukum yang berlangsung.