Nasional

Jerome Polin Soroti Sikap Pejabat soal Karhutla Kalimantan

Jerome Polin mengkritik sejumlah gubernur di Kalimantan yang menyebut wilayahnya dalam kondisi “baik-baik saja” di tengah bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia juga menyoroti sikap pejabat yang menilai kondisi tersebut belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Pernyataan Jerome itu disampaikan di tengah sorotan terhadap dampak karhutla dan kabut asap bagi warga. Dalam komentarnya, ia menilai para pejabat tidak merasakan langsung kesulitan masyarakat karena tidak tinggal di daerah terdampak. Ia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk kurangnya empati.

“Mereka bisa berkata begitu ya karena mereka kabur. Mareka tidak tinggal di sana dan tidak merasakan penderitaan warganya. Warga Kalimantan mungkin sehari-hari pakai tabung oksigen dengan bejibun air purifier. Sudahlah nirempati, inkompeten, jahat pula!” kata Jerome.

Kritik Jerome Polin terhadap pejabat di tengah karhutla

Jerome mempertanyakan bagaimana kondisi Kalimantan dapat disebut baik-baik saja ketika masyarakat menghadapi kabut asap akibat kebakaran. Ia menekankan jarak antara pernyataan pejabat dan pengalaman warga yang merasakan dampak langsung. Bagi Jerome, penilaian terhadap keadaan daerah semestinya tidak hanya bertumpu pada pandangan pejabat.

Dalam kritiknya, ia menggambarkan beratnya situasi warga dengan menyebut penggunaan tabung oksigen dan alat pemurni udara. Pernyataan itu disampaikan sebagai gambaran tentang penderitaan yang menurutnya dihadapi masyarakat, bukan sebagai laporan terperinci mengenai kondisi seluruh warga Kalimantan.

Sorotan Jerome juga menyasar sikap pemerintah daerah dalam menilai apakah situasi karhutla sudah cukup serius untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia tidak menerima begitu saja anggapan bahwa keadaan masih terkendali, sementara warga disebut merasakan dampak asap dalam kehidupan sehari-hari.

Usul cabut fasilitas dan hak istimewa pejabat

Jerome kemudian mengusulkan agar fasilitas dan hak istimewa pejabat dicabut sebagai salah satu cara mendorong mereka menjalankan tugas dengan lebih baik. Menurut dia, kebijakan itu dapat membuat pejabat ikut merasakan kesulitan yang dialami masyarakat.

Gagasan tersebut berangkat dari kritiknya terhadap pejabat yang, menurut Jerome, tidak merasakan langsung akibat karhutla. Ia menilai kondisi itu dapat membuat penanganan masalah tidak dilakukan secara maksimal. Dalam pandangannya, pengalaman menghadapi kesulitan warga bisa mendorong pejabat lebih memahami kebutuhan masyarakat.

“Enggak perlu bertindak ekstra buat memadamkan kebakaran hutan karena enggak merasakan dampaknya. Lebih parahnya, ada gubernur yang malah kabur (ke luar negeri) di tengah permasalahan karhutla,” tuturnya.

Jerome tidak menyebut nama gubernur dalam pernyataannya. Karena itu, kritik tersebut merujuk pada sikap pejabat sebagaimana ia sampaikan, bukan tudingan terhadap seseorang yang diidentifikasi secara khusus dalam kutipan itu.

Empati dinilai penting dalam penanganan karhutla

Bagi Jerome, empati menjadi bagian penting dari tanggung jawab pejabat ketika masyarakat menghadapi persoalan. Ia berpendapat, pejabat yang memahami penderitaan warga akan terdorong untuk berusaha lebih keras menyelesaikan masalah. Dalam konteks karhutla, ia menghubungkan kepedulian itu dengan kesungguhan menangani keadaan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Jika para pejabat negara dan daerah bisa berempati dengan penderitaan rakyat maka mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Kritik Jerome menempatkan pernyataan pejabat tentang kondisi Kalimantan berhadapan langsung dengan pengalaman warga yang ia gambarkan. Perdebatan soal tingkat kedaruratan karhutla dan penetapan status bencana nasional pun, menurut sudut pandangnya, tidak dapat dilepaskan dari perhatian terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.

Di tengah persoalan karhutla, tuntutan agar pejabat menunjukkan empati sekaligus bekerja lebih serius menjadi pesan utama Jerome. Ia mendorong agar para pemimpin tidak hanya menyampaikan penilaian tentang keadaan, tetapi juga memahami kesulitan warga dan berupaya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Saksirakyat