Dunia

Kabut Asap Karhutla, Singapura Tolak Klaim soal Oksigen

Singapura mengkritik pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan yang menyebut hutan Indonesia memasok oksigen ke Singapura dan Malaysia ketika tidak ada kabut asap. Pemerintah Singapura menilai komentar itu tidak tepat, sementara asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali dirasakan di kawasan.

Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesehatan Singapura, Rahayu Nahzam, mengatakan negaranya tidak dapat terus menerima pencemaran udara yang parah akibat pembakaran hutan dan lahan secara ilegal. Ia menyebut persoalan itu sebagai masalah yang disebabkan manusia dan sebenarnya bisa dicegah.

“Kita tidak bisa terus-menerus menerima pencemaran udara yang begitu parah,” kata Rahayu kepada wartawan, seperti dikutip Berita Harian pada Selasa (20/10). Ia juga menolak anggapan bahwa Singapura seharusnya menerima kabut asap karena selama ini menghirup oksigen dari hutan Indonesia.

Pernyataan soal oksigen memicu kritik Singapura

Pernyataan Rahayu merujuk pada komentar Syahganda pada 10 Oktober. Saat itu, ia menanggapi kabut asap karhutla yang menyelimuti Malaysia dan Singapura. Syahganda menyebut kebakaran sebagai fenomena alam yang berada di luar kesalahan manusia.

Syahganda juga mengatakan Indonesia tidak hanya mengirimkan asap kepada negara tetangga. Ketika asap tidak ada, menurut dia, hutan Indonesia memasok oksigen bagi Singapura dan Malaysia.

“Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita (Indonesia),” ujar Syahganda.

Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam turut menanggapi pernyataan tersebut. Ia menilai komentar itu tidak pantas disampaikan ketika masyarakat di kawasan sedang menghadapi dampak karhutla. Menurut Shanmugam, persoalan tersebut bukan semata-mata fenomena alam, melainkan juga terkait perusahaan yang melanggar peraturan.

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia justru menjadi pihak yang paling menderita akibat ulah perusahaan-perusahaan tersebut. Shanmugam juga meyakini pandangan Syahganda tidak mewakili sikap pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara luas, dengan merujuk pada reaksi yang muncul setelah pernyataan itu disampaikan.

Singapura soroti dampak dan penegakan aturan

Shanmugam mengingatkan bahwa Singapura pernah menghadapi kabut asap pada 2013 dan 2015. Setelah beberapa tahun masalah itu mereda, kabut asap kembali muncul. Ia menolak anggapan bahwa kebakaran yang memicu pencemaran udara lintas negara tak dapat dihindari, dan menekankan perlunya menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Di tengah kritik tersebut, Shanmugam menyambut sejumlah langkah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia. Ia menyoroti pergantian pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), instruksi untuk melarang pembukaan lahan dengan cara membakar di kawasan gambut, serta penempatan pencegahan kebakaran sebagai prioritas jangka panjang.

Menurut Shanmugam, Prabowo telah menyampaikan komitmen pribadi untuk menangani persoalan tersebut. Ia juga menyambut keputusan Indonesia menerima tawaran bantuan dari negara lain untuk memadamkan karhutla. Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir sebelumnya menyatakan pembahasan bantuan negara-negara tetangga telah memasuki tahap teknis, tetapi belum merinci negara pemberi maupun bentuk bantuannya.

Rahayu mengatakan Singapura telah menawarkan bantuan dan siap bekerja sama dengan Indonesia. Ia menyebut tujuan kedua negara sama: menghentikan kebakaran, melindungi kesehatan masyarakat, dan mencegah kabut asap berulang.

Perusahaan terkait karhutla dapat menghadapi tekanan

Singapura juga menyiapkan langkah untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran. Rahayu mengatakan pemerintahnya telah mulai mengirim pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan karhutla.

Pemerintah Singapura, kata Rahayu, sedang mengkaji berbagai jalur hukum, ekonomi, dan regulasi. Pilihan yang dipertimbangkan termasuk langkah terkait hubungan perdagangan dan pendanaan bagi perusahaan yang terlibat. Shanmugam menegaskan Singapura siap menggunakan instrumen yang tersedia selama diperlukan dan membuka kemungkinan memperketat undang-undang.

Perdebatan mengenai asal oksigen dan tanggung jawab atas kabut asap berlangsung ketika warga di sejumlah negara menghadapi dampak kebakaran. Di satu sisi, Singapura menyampaikan kritik atas pernyataan pejabat Indonesia; di sisi lain, kedua pemerintah menyatakan terbuka untuk bekerja sama. Kelanjutan pembahasan bantuan dan penegakan aturan terhadap perusahaan akan menjadi bagian penting dari upaya mencegah krisis serupa terulang.

Saksirakyat