Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda sejumlah wilayah Indonesia. Laporan pemerintah per 12 Oktober 2026 menyebut sekitar 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses pemadaman, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi perhatian utama.
Di Kalimantan Tengah, kebakaran baru terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Luas area terbakar di kawasan itu diperkirakan mencapai 513,89 hektare, berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 12 Oktober.
Upaya penanganan berlangsung di tengah kondisi udara yang memburuk dan risiko kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah mengerahkan personel serta memperkuat layanan medis, sementara sejumlah pihak mendorong langkah yang lebih luas untuk menekan dampak kebakaran dan asap.
Enam provinsi menjadi prioritas penanganan karhutla
Wilayah yang menjadi prioritas penanganan meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Kondisi di empat wilayah terakhir dilaporkan menunjukkan perkembangan lebih baik dibandingkan daerah yang masih menghadapi kebakaran berat.
Di Taman Nasional Tanjung Puting, pemadaman difokuskan melalui operasi darat. Asap tebal dan jarak pandang yang rendah menjadi kendala bagi operasi udara, sehingga helikopter pemadam belum dapat beroperasi secara optimal.
Pemerintah mengerahkan personel gabungan dan menjalankan operasi darat maupun udara untuk mempercepat pemadaman serta mencegah api meluas. Operasi modifikasi cuaca juga dioptimalkan sebagai bagian dari upaya penanganan.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kebakaran melanda tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota. Angka ini mencakup wilayah terdampak secara keseluruhan, sementara enam provinsi yang disebutkan dalam laporan Rumah Zakat merupakan daerah prioritas penanganan.
Ribuan tenaga kesehatan dikerahkan
Kementerian Kesehatan mengerahkan 2.106 tenaga kesehatan untuk menangani dampak kesehatan di daerah terdampak. Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, mengatakan pemerintah memperkuat layanan kesehatan, sistem rujukan, dan pemantauan penyakit untuk mengurangi risiko akibat paparan asap.
Dukungan logistik yang disalurkan mencakup sekitar tiga juta masker, oksigen konsentrator, obat-obatan, serta alat pelindung diri. Perlengkapan itu ditujukan agar pelayanan medis tetap berjalan, terutama di wilayah dengan kualitas udara yang menurun.
Pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencatat 37 stasiun menunjukkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sebanyak 13 daerah masuk kategori berbahaya, 11 daerah sangat tidak sehat, dan 13 lainnya tidak sehat.
Hingga 12 Oktober 2026, Kemenkes mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif. Dari jumlah tersebut, 62.400 kasus terjadi pada anak berusia nol hingga lima tahun.
DPR desak penanganan diperkuat
Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Ia menyampaikan desakan itu karena kebakaran dan kabut asap, menurut keterangannya, telah berlangsung sekitar tiga bulan dan mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi udara, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Daniel menilai upaya yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil signifikan. Ia juga meminta pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya diperkuat, serta bantuan internasional dipertimbangkan. Menurut dia, perlindungan khusus perlu diberikan kepada anak-anak, lanjut usia, dan warga dengan kondisi kesehatan rentan; evakuasi sementara dapat dipertimbangkan bila keadaan memburuk.
Pada 12 Oktober, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta. Evaluasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera menjadi salah satu agenda. Rapat melibatkan, antara lain, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, dan BNPB.
Waspada asap dan cegah kebakaran meluas
Masyarakat diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga yang menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla diminta segera melaporkannya kepada petugas setempat.
Saat kualitas udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mengikuti informasi resmi pemerintah. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian khusus.
Besarnya area yang masih dipadamkan dan dampak asap terhadap kesehatan menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api. Pencegahan kebakaran baru, pemantauan kualitas udara, dan perlindungan warga akan tetap menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko di wilayah terdampak.