Insentif bebas ganjil-genap bagi mobil listrik sebaiknya dievaluasi ketika pangsa kendaraan listrik mencapai 30 persen. Usulan itu disampaikan Moeldoko di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10), dengan alasan keistimewaan bagi EV diperlukan untuk mendorong pasar pada tahap awal, bukan untuk diterapkan tanpa batas.
Menurut Moeldoko, setelah jumlah peminat dan pertumbuhan pasar dinilai cukup kuat, aturan bagi kendaraan listrik dapat mulai diselaraskan dengan kendaraan konvensional. Ia menempatkan angka 30 persen sebagai ambang untuk mulai membahas pengurangan insentif nonfiskal, termasuk pengecualian dari kebijakan ganjil-genap.
Usulan tersebut belum berarti aturan bebas ganjil-genap langsung dicabut. Seperti dilaporkan detikOto, Moeldoko menyampaikan gagasan itu secara bersyarat, yakni setelah pangsa pasar mobil listrik mencapai angka yang ia sebut. Ia tidak menyatakan bahwa ambang tersebut sudah tercapai atau bahwa pencabutan kebijakan telah diputuskan.
Insentif dinilai punya masa penggunaan
Moeldoko memandang perlakuan khusus sebagai pendorong agar masyarakat lebih tertarik memakai kendaraan listrik. Pada masa pasar masih berkembang, insentif nonfiskal dapat membantu menarik perhatian calon pengguna. Namun, ketika penetrasi EV meningkat, menurut dia, dukungan semacam itu perlu ditinjau kembali.
“Kalau pasar sudah terbentuk, kalau sudah 30 persen pasarnya, tidak perlu ada lagi insentif nonfiskal,” kata Moeldoko, seperti dikutip detikOto.
Ia juga mengingatkan kemungkinan munculnya rasa tidak adil di kalangan pemilik kendaraan bermesin konvensional apabila keistimewaan bagi mobil listrik terus dipertahankan saat pasar EV sudah besar. Dalam pandangannya, pertumbuhan yang telah mencapai tingkat tertentu dapat menjadi alasan untuk menyamakan kembali norma dan regulasi bagi kedua jenis kendaraan.
Dengan kerangka itu, angka 30 persen bukan sekadar target pasar dalam pernyataannya. Angka tersebut juga berfungsi sebagai penanda kapan pemerintah dapat mulai menimbang perubahan perlakuan. Namun, Moeldoko tidak merinci kapan ambang tersebut diperkirakan tercapai ataupun bagaimana perhitungannya dilakukan.
Bebas ganjil-genap menjadi salah satu yang ditinjau
Saat ini, mobil listrik memperoleh sejumlah insentif nonfiskal. Salah satu yang disebut dalam laporan detikOto adalah pengecualian dari ganjil-genap. Ada pula fasilitas parkir khusus di sejumlah lokasi ramai.
Kebijakan ganjil-genap membuat usulan tersebut punya dampak yang dapat dirasakan langsung pengguna di jalan. Jika kelak ditinjau setelah pangsa pasar mencapai 30 persen, pemilik EV berpotensi tidak lagi memperoleh pengecualian yang selama ini berlaku. Meski begitu, pernyataan Moeldoko belum memuat rincian mekanisme perubahan maupun jadwal penerapannya.
Ia menyebut pemerintah perlu memikirkan kembali berbagai keistimewaan untuk kendaraan listrik ketika penetrasinya meningkat. Karena itu, pembahasan tidak terbatas pada ganjil-genap. Gagasan yang disampaikan mencakup penataan insentif nonfiskal secara lebih luas, meski bentuk kebijakan apa saja yang akan berubah belum dijabarkan.
Parkir khusus, misalnya, juga termasuk fasilitas yang disebut masih dinikmati kendaraan listrik. Namun, Moeldoko tidak secara spesifik menyampaikan apakah fasilitas itu akan dihapus bersamaan dengan pengecualian ganjil-genap atau akan dinilai melalui kebijakan tersendiri. Pernyataannya berfokus pada perlunya evaluasi saat pasar mencapai ambang yang ia ajukan.
Belum ada rincian waktu dan pelaksanaan
Perbedaan penting dalam usulan ini terletak pada tahap kebijakan. Moeldoko berbicara tentang evaluasi di masa mendatang, bukan perubahan yang berlaku saat ini. Ia menyebut insentif dibutuhkan agar pasar kendaraan listrik lebih bergairah, lalu norma dan regulasi dapat disamakan ketika pasar dinilai telah terbentuk.
Belum ada keterangan dalam pernyataan tersebut mengenai cara mengukur pangsa pasar 30 persen, cakupan kendaraan yang dihitung, atau lembaga yang akan menentukan saat ambang itu terpenuhi. Tidak pula dijelaskan apakah evaluasi akan menghasilkan pencabutan seluruh insentif nonfiskal atau hanya sebagian.
Dengan demikian, usulan Moeldoko membuka wacana mengenai batas waktu pemberian keistimewaan bagi mobil listrik, tetapi belum menjadi keputusan operasional. Rincian mengenai ukuran pasar dan bentuk penyesuaian aturan masih perlu dibahas sebelum pengecualian ganjil-genap ataupun fasilitas lain berubah.