Presiden Prabowo Subianto menargetkan hingga 700 badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak efisien dan terus merugi ditutup sampai Desember 2026. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026), ia mengatakan pemerintah telah mengonsolidasikan, merampingkan, atau menutup sekitar 364 perusahaan dari 1.074 entitas yang disebutnya.
Target itu disampaikan saat Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran. Pemerintah, menurut Presiden, ingin memusatkan perhatian pada perusahaan negara yang menghasilkan keuntungan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Penataan tersebut menyasar perusahaan yang tidak efisien, terus merugi, maupun bermasalah dalam pengelolaan keuangan. Prabowo menyebut laporan keuangan palsu sebagai salah satu masalah yang menjadi alasan penutupan.
364 perusahaan sudah dikonsolidasi atau dirampingkan
Dalam forum itu, Prabowo menyebut jumlah perusahaan yang sudah dikonsolidasi, ditutup, atau disederhanakan strukturnya mencapai sekitar 364 hingga malam sebelum acara. Angka tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menuju sasaran penataan yang lebih besar hingga akhir 2026.
“Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup. Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut tidak merinci satu per satu perusahaan yang telah ditata maupun entitas yang masuk sasaran berikutnya. Prabowo juga tidak menyebut nama BUMN yang ditutup. Ia menegaskan arah kebijakan adalah mengalihkan konsentrasi kepada perusahaan yang dinilai mampu menghasilkan bagi rakyat.
Penataan BUMN, kata Prabowo, merupakan bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan perekonomian nasional dan aset negara. Ia mengaitkan langkah itu dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, serta menyebut perbaikan tata kelola membutuhkan waktu dan konsistensi.
Presiden menilai kekayaan negara telah mengalami kebocoran selama puluhan tahun. Karena itu, pembenahan tidak bisa berlangsung seketika, meskipun pemerintah, menurutnya, sudah mulai menjalankan efisiensi dalam dua tahun terakhir.
Prabowo klaim efisiensi mulai mendongkrak laba
Prabowo mengatakan sejumlah BUMN yang sebelumnya terus merugi kini dapat mencatatkan keuntungan setelah menjalani perbaikan. Ia menyebut ada perusahaan yang labanya meningkat 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen.
“BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung,” kata Prabowo.
Namun, Presiden tidak menyebut perusahaan yang dimaksud ataupun merinci periode dan dasar penghitungan kenaikan laba tersebut. Klaim itu disampaikan untuk menggambarkan hasil efisiensi yang menurutnya mulai terlihat, sekaligus menegaskan bahwa perusahaan negara perlu diarahkan agar lebih produktif.
Dengan demikian, kebijakan yang diumumkan tidak hanya berbicara soal jumlah entitas. Pemerintah juga menempatkan kemampuan menghasilkan keuntungan dan kontribusi kepada masyarakat sebagai pertimbangan dalam menentukan perusahaan yang dipertahankan atau ditutup.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa aset nasional perlu dikelola secara produktif. Perusahaan yang dinilai membebani keuangan atau tidak memberi hasil optimal menjadi sasaran konsolidasi, sedangkan BUMN yang menghasilkan akan menjadi fokus pemerintah.
Prabowo soroti pelanggaran perusahaan pemegang konsesi
Di luar pembenahan BUMN, Prabowo menyoroti dugaan pelanggaran berulang oleh perusahaan pemegang konsesi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut ada perusahaan yang melanggar ketentuan beberapa kali, bahkan hingga belasan kali.
Presiden meminta penegakan hukum dilakukan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, termasuk dengan mencabut izin usaha. Ia menyatakan perusahaan yang mengulangi pelanggaran dua kali sebaiknya tidak lagi diberi kesempatan untuk terus mengelola konsesi.
“Kalau dua kali melanggar cabut saja,” ujar Prabowo.
Jika izin dicabut, pengelolaan lahan dan sektor usaha berbasis sumber daya alam perlu ditangani oleh pihak lain. Untuk itu, Prabowo mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola perkebunan dan usaha terkait.
Ia meminta para gubernur dan bupati memberi perhatian pada pendidikan generasi muda agar mereka dapat mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan kekayaan alam. Prabowo menilai masyarakat Indonesia perlu memperoleh kesempatan dan bekal untuk mengelola sumber daya di daerahnya.
Rencana penutupan hingga 700 BUMN itu masih menunggu proses konsolidasi yang berlanjut sampai Desember 2026. Tahap berikutnya akan menunjukkan bagaimana pemerintah memilah perusahaan yang dinilai tidak efisien, sekaligus memastikan aset dan kegiatan usaha yang ditata tetap diarahkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat.