Nasional

RUU LLAJ Atur Pajak Aplikator Ojol dan Taksi Online

RUU LLAJ akan memuat pengaturan pajak bagi perusahaan aplikator ojek online dan taksi online, bersamaan dengan aturan tarif, kuota, serta hak dan kewajiban perusahaan aplikasi. Materi ini masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pembahasannya telah menerima 1.200 Daftar Inventarisasi Masalah dari pemerintah.

RUU LLAJ dan usulan pajak aplikator ojol

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyatakan pengaturan perpajakan terhadap perusahaan aplikator ojek dan taksi online perlu dimasukkan ke dalam regulasi. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/09/2026).

Menurut Huda, pengaturan dana preservasi jalan perlu disinkronkan kembali dengan prinsip pengelolaan keuangan negara. Ia juga menyebut pajak badan, atau pajak atas tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, perlu diatur.

“RUU tentang LLAJ ini harus dapat menjangkau pajak PNBP dari perusahaan aplikator. Sistem perpajakannya harus diatur agar potensi penerimaan negara tidak hilang,” ujar Huda.

Dalam pengertian umum, pajak merupakan pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara PNBP adalah singkatan dari penerimaan negara bukan pajak. Dalam pembahasan RUU LLAJ ini, aspek perpajakan yang disorot berkaitan dengan perusahaan aplikator, bukan sekadar aktivitas pengemudi yang menggunakan platform.

Pasal 137A mengatur angkutan berbasis platform digital

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah menyetujui usulan DPR terkait penambahan Pasal 137A dan muatan angkutan transportasi berbasis digital. Pasal tersebut mencakup angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang dan pengantaran barang maupun makanan.

Angkutan sewa khusus merupakan layanan angkutan orang yang pemesanannya dapat dilakukan melalui aplikasi. Adapun angkutan terbatas menggunakan sepeda motor dalam rancangan ini mencakup layanan untuk membawa orang serta pengantaran barang dan makanan.

Pengaturan transportasi digital dalam revisi UU LLAJ tidak berhenti pada klasifikasi layanan. Dudy menyebut rancangan perubahan juga memuat peningkatan pengusaha mikro dalam penyediaan layanan angkutan berbasis platform digital, pengaturan hak dan kewajiban perusahaan aplikasi, tarif, serta kuota layanan transportasi berbasis digital.

Tarif pada layanan angkutan merujuk pada biaya yang dikenakan atas jasa perjalanan atau pengantaran. Kuota, dalam konteks penyediaan layanan, berkaitan dengan pembatasan atau jumlah yang ditetapkan dalam suatu pengaturan. Kedua unsur tersebut disebut sebagai bagian dari materi RUU LLAJ untuk transportasi berbasis aplikasi.

Poin Penting

  • Pemerintah menyerahkan 1.200 Daftar Inventarisasi Masalah revisi UU LLAJ kepada DPR pada Rabu (30/09/2026).
  • Pemerintah mengusulkan perubahan terhadap 25 pasal dan penambahan 28 pasal baru.
  • Pasal 137A yang diusulkan mengatur angkutan sewa khusus dan angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk orang, barang, serta makanan.
  • Materi transportasi digital mencakup hak dan kewajiban perusahaan aplikasi, pengusaha mikro, tarif, dan kuota.
  • Komisi V DPR menyoroti perlunya pengaturan pajak badan atau pajak terkait tarif angkutan berbasis aplikasi serta PNBP dari perusahaan aplikator.

Revisi UU LLAJ juga membahas ODOL dan keselamatan

Revisi UU LLAJ turut memuat pengaturan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL), dana preservasi jalan, aspek kelembagaan, dan keselamatan lalu lintas. ODOL merujuk pada kendaraan yang melebihi dimensi atau muatan yang diperbolehkan.

Pemerintah menyetujui usulan DPR mengenai penambahan sanksi pidana dan perluasan subyek yang dapat dikenai pertanggungjawaban atas pelanggaran ODOL. Sanksi tidak hanya diarahkan kepada pengemudi, melainkan juga pemilik kendaraan, korporasi, dan pemilik barang.

Untuk pengawasan, pemerintah mengusulkan pengaturan pemeriksaan daya angkut, tata cara pengangkutan barang, penggunaan peralatan penimbangan, serta pemanfaatan perangkat elektronik dalam penindakan pelanggaran. Daya angkut berkaitan dengan kemampuan kendaraan membawa muatan, sedangkan peralatan penimbangan digunakan untuk memeriksa kesesuaian muatan dengan ketentuan yang berlaku.

Skala pengemudi transportasi daring dalam pembahasan RUU LLAJ

Syaiful Huda menyoroti skala sosial-ekonomi layanan transportasi daring. Menurut dia, jumlah pengemudi transportasi berbasis daring yang beroperasi dan menggantungkan hidup sebagai pengemudi online diperkirakan melebihi 2 juta hingga 4 juta orang.

Angka tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pengaturan transportasi berbasis platform digital. RUU LLAJ juga disebut berkaitan dengan Peraturan Presiden yang sedang disiapkan pemerintah untuk mengatur layanan ojol, sehingga revisi undang-undang ini diposisikan sebagai salah satu dasar hukum bagi pengaturan transportasi digital.

Pertanyaan Seputar RUU LLAJ

Apa yang diatur dalam Pasal 137A RUU LLAJ?

Pasal 137A yang disetujui pemerintah untuk diusulkan DPR mengatur angkutan berbasis platform digital, termasuk angkutan sewa khusus dan angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang serta pengantaran barang dan makanan.

Apakah RUU LLAJ membahas tarif ojol?

Ya. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pengaturan tarif dan kuota layanan transportasi berbasis digital termasuk dalam rancangan perubahan.

Siapa yang dapat dikenai sanksi dalam pelanggaran ODOL?

Usulan yang disetujui pemerintah memperluas subyek sanksi dari pengemudi kepada pemilik kendaraan, korporasi, dan pemilik barang.

Berapa pasal yang diusulkan berubah dalam revisi UU LLAJ?

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyatakan pemerintah mengusulkan perubahan terhadap 25 pasal serta penambahan 28 pasal baru. Berdasarkan naskah akademik dan draf yang sebelumnya disusun DPR, terdapat 83 pasal yang mengalami perubahan.

Pembahasan RUU LLAJ diproyeksikan berlangsung hingga awal 2027. Materi yang dibahas mencakup pajak aplikator, tarif dan kuota transportasi digital, hak serta kewajiban perusahaan aplikasi, hingga sanksi bagi pelanggaran kendaraan ODOL.

Saksirakyat