Nasional

Satyawan Pudyatmoko, Rimbawan di Puncak Badan Gambut

Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Akademisi kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu kini memimpin lembaga yang dibentuk untuk menangani pengelolaan gambut dan mangrove, dengan pekerjaan besar membentang di tengah kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi.

Dalam pelantikan yang sama, Prabowo mengangkat Mayor Jenderal TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN. Pengangkatan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2026. Presiden memandu para pejabat mengucapkan sumpah untuk setia kepada UUD 1945, menaati peraturan, serta menjalankan jabatan dengan menjunjung etika dan tanggung jawab.

Satyawan bukan orang baru di bidang kehutanan maupun restorasi gambut. Sebelum dipercaya memimpin BPGMN, ia menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan. Ia juga pernah menjadi Deputi Perencanaan dan Evaluasi di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Jejak akademik Satyawan Pudyatmoko di bidang kehutanan

Satyawan lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 1971. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM dan lulus pada 1995. Pada tahun yang sama, ia mulai mengajar di almamaternya sebagai staf pengajar.

Perjalanan akademiknya berlanjut ke Universitas Georg-August Göttingen, Jerman. Ia menyelesaikan studi magister kehutanan tropika pada 2001. Tesisnya membahas ekologi burung-burung raja udang di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur.

Di universitas yang sama, Satyawan meraih gelar doktor pada 2005. Disertasinya mengkaji ekologi banteng di Taman Nasional Baluran. Latar belakang penelitian tersebut beririsan dengan kiprahnya dalam konservasi satwa liar dan pengelolaan sumber daya alam.

Jejaring profesionalnya juga mencakup organisasi ilmiah dalam dan luar negeri. Ia tercatat sebagai anggota International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) dan Wild Cattle Specialist Group di bawah International Union for Conservation of Nature (IUCN), yang diikutinya sejak 2009. Di tingkat nasional, ia memimpin Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK-Indonesia), organisasi yang menghimpun lebih dari 300 ilmuwan dari berbagai daerah.

Tugas BPGMN di tengah ancaman karhutla

Pengalaman di kampus dan pemerintahan menjadi bekal Satyawan saat memimpin BPGMN. Namun, tantangan yang menunggu tidak kecil. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah wilayah ketika ia dilantik, sementara upaya pemadaman dan perlindungan kesehatan warga terus berjalan.

Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dalam rapat pada Senin malam, 12 Oktober 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi itu masih dalam proses pemadaman.

Dampak kebakaran juga tercatat pada kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan melaporkan 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh provinsi pada periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 219.559 kasus terjadi pada warga berusia di atas lima tahun, sedangkan 63.711 lainnya dialami anak di bawah lima tahun.

Kementerian Kesehatan juga menyebut kualitas udara di 12 kabupaten/kota terdampak masuk kategori berbahaya. Wilayah yang disebut mencakup enam kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Selatan, dua di Jambi, dua di Sulawesi Selatan, dan satu di Riau.

Pengelolaan gambut membutuhkan keseimbangan

Di luar pemadaman kebakaran, pengelolaan gambut juga menghadapi persoalan pemanfaatan lahan dan perlindungan ekosistem. Kepala BRIN Arif Satria sebelumnya menyebut kawasan hidrologis gambut mencapai 24 juta hektare. Berdasarkan peraturan pemerintah yang ia rujuk, pemanfaatan dapat dilakukan paling banyak 70 persen, sementara sedikitnya 30 persen harus berfungsi sebagai kawasan lindung.

Wacana pembentukan BPGMN mencuat setelah Prabowo mengundang sejumlah akademisi untuk membahas karhutla. Dalam konteks itu, pengalaman Satyawan di bidang konservasi, restorasi gambut, dan penelitian kehutanan akan menjadi bagian penting dari kepemimpinannya. Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada langkah konkret badan tersebut dalam mengurangi risiko kebakaran sekaligus menjaga pemanfaatan gambut dan mangrove tetap berkelanjutan.

Saksirakyat