Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan perubahan skema insentif dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menghemat anggaran negara hampir Rp3 triliun hingga akhir Desember 2026. Insentif yang sebelumnya diberikan rata Rp6 juta per hari kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini dihitung berdasarkan jumlah porsi yang dilayani, dengan nilai Rp2.000 per porsi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penghitungan penghematan itu dimulai sejak kebijakan baru berlaku pada 5 Oktober 2026. Ia menyampaikan perkiraan tersebut dalam Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
“Saya sudah hitung dari mulai tanggal 5 Oktober kemarin kita berlakukan dari Rp6 juta flat seluruh dapur menjadi Rp2.000 (per porsi), saya telah menyelamatkan, mengurangi, dan menghemat anggaran negara kurang lebih Rp3 triliun sampai dengan akhir Desember,” kata Sudaryono.
Perubahan ini membuat besaran insentif tidak lagi sama untuk seluruh dapur. SPPG yang melayani lebih banyak porsi memperoleh insentif lebih besar, sedangkan dapur dengan jumlah layanan lebih sedikit menerima nilai yang lebih rendah.
Insentif MBG kini mengikuti jumlah porsi
Menurut Sudaryono, skema lama merujuk pada perhitungan ideal 3.000 porsi dikalikan Rp2.000, sehingga menghasilkan insentif Rp6 juta per hari. Namun, nilai itu tetap diberikan kepada dapur yang melayani jumlah porsi di bawah angka tersebut.
Ia mencontohkan, dapur yang menangani 1.000, 1.500, 2.000, maupun 2.500 porsi tetap menerima Rp6 juta. Dengan skema baru, pembayaran disesuaikan dengan layanan yang benar-benar diberikan kepada penerima manfaat.
BGN menghitung potensi penghematan dengan membandingkan skema lama dan skema baru. Perhitungan tersebut, kata Sudaryono, memperhitungkan jumlah dapur, volume porsi yang dilayani, serta rentang penerapan kebijakan dari 5 Oktober hingga akhir Desember.
Sudaryono menegaskan penggunaan anggaran negara perlu dilakukan secara cermat dan transparan. “Karena APBN ini APBN itu bukan uangnya nenek saya, jadi harus saya perlakukan dan saya belanjakan dengan sebaik-baiknya, setransparan mungkin dan tidak boleh ada entit-entitan lagi,” ujarnya.
Rincian anggaran dan ketentuan layanan SPPG
Skema baru diatur melalui Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG, serta keputusan kepala BGN terkait pemberian insentif.
Nilai Rp2.000 per porsi bukan tambahan di luar anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per porsi. BGN membagi alokasi tersebut menjadi Rp10 ribu untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk ongkos memasak, dan Rp2.000 untuk insentif ketersediaan serta mutu layanan SPPG.
Penerimaan insentif juga bergantung pada keberlangsungan layanan. SPPG yang sedang terkena penghentian sementara atau suspend dan tidak beroperasi tidak memperoleh insentif. Ketentuan serupa berlaku ketika dapur tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional atau kegiatan belajar mengajar ditiadakan akibat kondisi tertentu.
BGN menyebut bencana alam di Nusa Tenggara Timur dan kebakaran hutan dan lahan sebagai contoh keadaan yang dapat membuat sebagian kegiatan belajar mengajar berlangsung secara daring. Dalam kondisi layanan tidak berjalan, dapur tidak menerima insentif untuk pelayanan yang tidak diberikan.
Penetapan penerima manfaat disesuaikan kapasitas
Jumlah porsi yang menjadi dasar penghitungan ditentukan melalui surat penetapan penerima manfaat yang diterbitkan BGN untuk setiap dapur dan wilayah. Surat tersebut akan diperbarui dengan mempertimbangkan kapasitas dapur serta kelompok penerima manfaat, termasuk siswa sekolah dan kelompok 3B: ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Penyesuaian itu diperlukan agar pembagian penerima manfaat antardapur sesuai kemampuan masing-masing. BGN ingin mencegah dapur berkapasitas kecil memperoleh jumlah penerima manfaat melebihi kemampuannya, sementara dapur berkapasitas besar kekurangan porsi yang harus dilayani.
BGN juga meminta mitra dan yayasan, kepala dapur SPPG, akuntan, ahli gizi, serta seluruh tim dapur memahami dan mengikuti ketentuan baru. Penerapan skema berdasarkan porsi dan pembaruan penetapan penerima manfaat akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan layanan MBG, sekaligus menentukan besaran insentif yang diterima setiap dapur.